Jakarta, Beritasatu.com - Demokrasi yang memberikan manfaat signifikan bagi warga negara perlu dijaga. Pemerintah sebagai pengendali kebijakan harus mengambil keputusan yang berpihak pada kehendak dan kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan fungsi pengawasan dalam tubuh pemerintah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta kesehatan demokrasi itu sendiri.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menjelaskan keuntungan dan kerugian negara tanpa oposisi. Menurutnya, mayoritas partai politik yang mendukung Prabowo memperkuat pemerintahan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program-program pemerintah.

“Kita memerlukan pemerintahan yang kuat. Artinya, pemerintahan Pak Prabowo-Gibran harus didukung oleh banyak partai koalisi,” ujar Ujang dalam wawancara virtual dengan Beritasatu.com, Sabtu (28/9/2024).

Namun, negara juga membutuhkan kehadiran oposisi yang kuat dan tangguh agar dapat secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan, menyeimbangkan kekuasaan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat di luar koalisi pemerintah.

“Di saat yang sama, kita memerlukan oposisi yang kuat dan tangguh, sehingga memberikan ruang kepada partai-partai oposisi untuk memperjuangkan kepentingan publik di luar parlemen,” jelas Ujang.

Ujang menambahkan oposisi haruslah merupakan partai yang kuat dan tangguh, tetapi tidak banyak partai yang berani berdiri sebagai oposisi. Menurutnya, pihak yang menjadi oposisi sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan hukum.

“Biasanya, alasan oposisi harus kuat dan tangguh adalah karena mereka sering dikerjai dan dicari-cari masalah hukumnya. Ini membuat banyak partai enggan menjadi oposisi,” imbuhnya.

Di era kepemimpinan presiden terpilih Prabowo-Gibran, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tetap konsisten berada di luar koalisi pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi PDIP untuk merapat ke koalisi Prabowo.

“Maka terlihat, dari pemerintahan ke depan, banyak partai yang sudah merapat. Dari delapan partai yang lolos ke parlemen, tujuh di antaranya sudah bergabung, hanya menyisakan PDIP. Saya melihat PDIP pun memiliki potensi untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju,” kata Ujang.

Tanpa oposisi yang kuat, dikhawatirkan pemerintah akan menjalankan kekuasaan tanpa pengawasan aktif, berisiko pada penyimpangan kebijakan, termasuk tindakan korupsi. Jika hal ini terjadi, koalisi besar yang mendominasi bisa menjadi terlalu kuat dan sulit dilawan. Kebijakan pun tidak lagi berpihak pada rakyat, yang mengakibatkan penekanan terhadap kebebasan berpendapat, sehingga masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyuarakan keresahan mereka.

“Jika tidak ada oposisi, ini menjadi perhatian penting. Dalam konteks ke depan, kekuasaan pun kadang-kadang salah arah, apalagi jika tidak dikontrol,” tegasnya.

Terakhir, Ujang menegaskan jika situasi memaksa tidak adanya oposisi, peran penting dalam menjaga jalannya pemerintahan sesuai prinsip harus dilakukan secara aktif oleh elemen masyarakat, seperti sipil, media, akademisi, mahasiswa, dan organisasi non-pemerintah.