Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi pada periode pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto diyakini bisa mencapai 8%.

Dewan Pakar Prabowo membandingkan sejumlah faktor pendukungnya dengan pertumbuhan pada era pemerintahan Orde Baru. 

Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Burhanuddin Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 bisa mengulang pencapaian pada era Presiden Soeharto. 

Dia menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) RI pada era Soeharto pernah terjadi sebanyak delapan kali. Padahal, kualitas sumber daya manusia dan teknologi saat itu belum seperti saat ini. 

"Kalau pemerintahan Orde Baru saja bisa yang pada waktu itu kira-kira kapasitas manusia Indonesia lebih rendah dan teknologi pada waktu itu juga lebih terbatas dari pada sekarang, maka ke depan kita lebih mungkin sebetulnya untuk mencapai 8% apalagi dengan kepemimpinan Prabowo Subianto," ujarnya pada acara Seminar Nasional IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 itu menuturkan struktur perekonomian Tanah Air pun tidak pernah berubah, bahkan sejak zaman kolonial. Dia menyebut ketergantungan ekonomi Indonesia masih terfokus pada komoditas tertentu. 

"Penjajah menguras harta kekayaan kita melalui komoditi dan hasil tambang galian. Sampai sekarang juga seperti itu perekonomian kita itu," lanjutnya.

Burhanuddin menyoroti bahwa kinerja ekspor komoditas dari Indonesia masih memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan gejala deindustrialisasi. 

Penasihat utama Prabowo dalam bidang kebijakan ekonomi itu lalu kembali menyinggung 'kejayaan' era Orde Baru. Dia mencatat, kontribusi sektor industri terhadap PDB pada pemerintahan Soeharto yakni 1996 sebesar 29%. 

Burhanuddin menjelaskan Indonesia saat itu hampir menjadi negara industri karena kontribusi sektor industri mendekati 30% terhadap PDB. Sementara itu, negara dengan kontribusi sektor industri sebesar 20% hingga 30% terhadap PDB masuk ke kategori industrializing country. 

Indonesia, kata Burhanuddin, justru saat ini jatuh pada kategori praindustri karena kontribusi sektor industrinya hanya 18% terhadap PDB.

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan optimistis Indonesia bisa menjadi negara industri berkat kebijakan hilirisasi yang digalakkannya beberapa tahun terakhir. 

Salah satu katalis yang dibanggakan olehnya adalah kehadiran fasilitas pemurnian sejumlah komoditas mineral seperti nikel, tembaga hingga bauksit. Teranyar, dalam sepekan terakhir, Jokowi meresmikan dua smelter tembaga dan satu smelter bauksit. 

Dua smelter tembaga itu milik PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat serta PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur. Mayoritas saham PTFI kini dimiliki oleh Indonesia sebesar 51%  melalui Holding BUMN MIND ID. 

Holding BUMN pertambangan itu juga melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) ditargetkan merampungkan pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimatan Barat. 

"Kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri," ucapnya.

Dalam catatan Bisnis, pertumbuhan ekonomi selama satu dekade belakangan gagal mencapai target yang dipasang Jokowi. Pada 2014, ketika dia pertama dilantik, mantan Wali Kota Solo itu menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa tembus 7%. 

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi sampai dengan saat ini stagnan di kisaran 5%. Indonesia bahkan pernah mencatatkan pertumbuhan minus karena diterjang pagebluk Covid-19 pada 2020.