Probolinggo, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (26/9/2024).

Dalam kunjungan tersebut, AHY menyerahkan 30 sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat Suku Tengger yang tinggal di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, di lereng Gunung Bromo.

Menteri AHY menegaskan masyarakat Suku Tengger tidak perlu khawatir mengenai kepemilikan tanah mereka, karena sertifikat yang diterima sudah sah secara hukum. 

"Semuanya sah secara hukum, jadi warga tidak perlu khawatir tanahnya ada yang menyerobot," ungkapnya.

AHY menginformasikan bahwa hingga saat ini, pemberian sertifikat tanah hak milik untuk masyarakat Suku Tengger di lereng Gunung Bromo telah mencapai 90 persen.

Ia menjelaskan bahwa program pemberian sertifikat tanah adalah bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN di wilayah Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo untuk menjamin kepemilikan tanah masyarakat.

"Kami ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas tanah yang dimilikinya. Harapannya, tidak ada masalah di kemudian hari dan memiliki nilai ekonomi yang semakin baik," paparnya.

Sementara itu, tokoh adat masyarakat Suku Tengger, Supoyo, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 575 ribu hektare lahan milik masyarakat Suku Tengger di lereng Gunung Bromo, yang terdiri dari pekarangan, rumah, dan tegalan.

Supoyo menjelaskan, pembagian sertifikat tanah kali ini merupakan kelanjutan dari program pembagian sertifikat yang dimulai pada 2014 dengan nama Prona dan dilanjutkan pada 2017 dengan nama PTSL.

"Sertifikat kali ini merupakan sisa dari 1.800 bidang tanah yang telah dibagikan sebelumnya, di mana sekitar 60 sertifikat tanah elektronik telah diberikan," terangnya.

Dengan penyerahan sertifikat tambahan oleh Menteri AHY, Supoyo menyatakan bahwa sertifikat tanah elektronik bagi warga Suku Tengger di Desa Ngadisari hampir lengkap 100 persen.