Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan  inflasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) masih tetap terkendali. Namun, sebagai wilayah terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan, biaya distribusi menjadi tantangan pengendalian harga, khususnya pada daerah nonsentra produksi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, sebagian daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut memengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulawesi, Maluku, dan Papua.

“Selain itu, sarana prasarana penunjang produksi pangan turut meningkatkan risiko volatilitas harga akibat anomali cuaca,” kata Destry dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (27/9/2024) dikurip Investor Daily.

BI bersama pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi, seperti peningkatan kerja sama antardaerah (KAD) di Sulampua dan antarwilayah, pengembangan sistem neraca pangan hingga kabupaten/kota di seluruh provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta perluasan mini-distribution center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan.

Destry menambahkan, upaya mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan saat harga komoditas meningkat, tetapi saat harga menurun. Pengelolaan pascapanen dan hilirisasi, termasuk peran BUMD pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan upaya mendorong stabilisasi pasokan pangan dilakukan melalui penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasi rice milling unit (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani, dan petugas penyuluh lapangan.