Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara usai sejumlah pelaku usaha hingga kalangan buruh mengharapkan polemik yang terjadi dalam organisasi itu bisa segera diselesaikan.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, menyampaikan bahwa Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid selalu menyatakan tegak lurus pada aturan.

“Bahwasannya dalam perjalanan ada komunikasi dan lain-lain, kita akan lihat perkembangan, tapi sampai dengan hari ini kan belum ada perkembangan ke situ,” kata Dhanis dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Dhanis menyebut, pihaknya tidak ingin konflik ini terjadi dalam tubuh Kadin Indonesia mengingat dampaknya yang luar biasa terhadap berbagai sektor.

Apalagi, Kadin Indonesia merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia.

Dia menuturkan, Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin yang digelar pada 14 September 2024 terjadi tanpa sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pihaknya juga tidak menerima undangan sehingga tidak hadir dalam agenda tersebut. Padahal, kata dia, agenda utama Munaslub tersebut adalah pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

“Tapi apa yang dipertanggungjawabkan, surat pun nggak ada. Jadi memang ini hal yang tidak kita kehendaki,” ujarnya. 

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Firlie Ganinduto, mengakui, kondisi Kadin Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami terpaksa harus hadapi hal seperti ini,” ungkapnya.

Namun, Firlie memastikan bahwa Kadin Indonesia dibawah kepemimpinan Arsjad Rasjid tetap solid dan bekerja. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan meluncurkan white paper arah pembangunan ekonomi lima tahun ke depan untuk mendukung pemerintahan baru dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap dualisme kepemimpinan Kadin dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Ketua Inaplas, Fajar Budiono, menilai polemik itu perlu segera diselesaikan mengingat organisasi ini memiliki peran besar dalam menggerakkan industri dalam negeri.  

“Ini masalah internal Kadin, semoga cepat diselesaikan secepatnya, karena Kadin harus membantu dunia industri,” kata Fajar kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Harapan serupa juga disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Presiden KSPSI, Andi Gani, khawatir hal ini dapat berdampak terhadap pembahasan upah minimum di 2025, jika persoalan di internal Kadin tidak segera diselesaikan.

“Saya sangat concern dengan Munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan,” kata Andi usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).