Menteri AHY mengatakan, dengan meningkatnya jumlah tanah terdaftar, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Ia juga menyebut, hingga saat ini, 33 kabupaten/kota dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap.

"Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial, no gap, no overlap," katanya.

"Dengan status tersebut, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," jelas Menteri AHY.

Ia pun berharap agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

"Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance," ujar Menteri AHY.

(*)