Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki sikap resmi soal kehadiran kehadiran layanan internet milik Elon Musk yakni Starlink di Indonesia. KPPU mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan jika kehadiran Starlink terindikasi melakukan aktivitas menjual produk dengan harga sangat rendah alias predatory pricing.

"Semua (anggota Komisi VI DPR) banyak menyampaikan (aspirasi) dengan Starlink. Saya menyatakan (sebagai) ketua, KPPU belum ada sikap resmi menyatakan apakah Starlink itu masuk dalam predatory pricing atau tidak," kata Fanshurullah dalam agenda Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Fanshurullah mengatakan sikap resmi belum diambil sebab pihaknya masih melakukan diskusi di internal. Ia menjelaskan KPPU terdiri dari 9 komisioner yang dipilih oleh Komisi VI DPR. Oleh sebab itu, keputusan untuk menyatakan sikap resmi soal Starlink harus diambil lewat rembuk bersama yang dilakukan oleh para komisioner KPPU.

"Kami punya mekanisme internal dalam mengambil keputusan, di dalam rapat itu kami bisa berdebat, voting, dan seterusnya untuk menentukan keputusan," jelasnya.

Di sisi lain ia menjelaskan bahwa pada 29 Mei yang lalu, KPPU melakukan focus group discusion (FGD) mengundang sejumlah pihak dalam rangka merespon kedatangan Elon Musk ke Indonesia. Sejumlah pihak sudah diundang tapi sayangnya tidak ada perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang hadir.

"Yang kami undang Kominfo tapi kami sampaikan dalam forum ini tidak hadir. Kami mohon karena KPPU ini lembaga independen, tolong yang diundang bisa hadir, dan bukan yang tidak bisa mengambil otoritas. Jadi kami sampaikan di sini Kominfo tidak hadir," ungkapnya.

Dalam waktu dekat, Fanshurullah pun menjelaskan bahwa KPPU bakal kembali melakukan FGD lanjutan terkait isu Starlink. Ia pun berharap semua pihak yang diundang agar bisa hadir dalam forum tersebut. Di sisi lain, menurut Fanshurullah, pihaknya juga harus melakukan pengkajian lebih dalam untuk bisa mengambil sikap resmi terkait kehadiran Starlink di Indonesia.

"Mohon kami dikasih waktu, kami sangat hati-hati untuk mengkaji secara mendalam untuk betul-betul melihat aspirasi dari semua pihak dari sisi regulasi, konsekuensi hukum, dari sisi kepentingan demokrasi ekonomi, dan dari sisi kepentingan politisnya bagaimana," pungkasnya.