Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan mempercepat terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN terbaru.

Bahlil mengatakan, pihaknya saat ini tengah mendetailkan kebutuhan akan listrik di masing-masing daerah di Indonesia. Hal itu ditujukan agar langkah yang akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) ke depannya sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

"RUPTL jalan, kalau untuk dalam negeri no issue. Karena kita lagi dorong percepatan RUPTL, tapi harus di breakdown secara detail lokasi di mana, berapa kebutuhannya, sehingga PLN dan pemerintah itu betul-betul sejalan mewujudkan target pemerintah," ungkap Bahlil saat ditemui usai sebuah forum, di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Selain itu, dia menyebut, dalam 10 tahun ke depan mayoritas sumber energi listrik RI ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

Target ini akan dituangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2025-2035 mendatang.

Dia mengatakan, bauran EBT untuk kelistrikan dalam negeri setidaknya harus memiliki porsi hingga 60% dari total sumber listrik di Indonesia.

Bahlil menyebut dirinya sudah diperintahkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk mendetailkan bauran EBT dalam RUPTL yang akan berlaku 10 tahun mendatang.

"Saya mulai sejak diperintahkan oleh Pak Presiden Jokowi sama Presiden Pak Prabowo, untuk mendetailkan, kita konversi RUPTL 2025 sampai dengan 2035, 10 tahun RUPTL itu, minimum saya katakan 60% itu harus energi baru terbarukan," paparnya.

Pihaknya, lanjut Bahlil, saat ini secara bertahap tengah mengkaji kembali penambahan bauran EBT dalam RUPTL yang akan datang.

"Selain industri kita mulai bertahap juga dalam RUPTL PLN, kemarin kita lagi review, untuk segera memasukkan berapa Mega Watt (MW) untuk energi baru terbarukan. Selama ini, hanya menentukan angka besarnya, detailnya belum pernah dibicarakan," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan rancangan listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia sebesar 62 Giga Watt (GW) hingga tahun 2040 mendatang.

Luhut mengatakan rancangan tersebut akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga tahun 2040 mendatang.

"Saya hanya ingin memberitahu Anda, hadirin sekalian, Presiden (Jokowi) akan segera mengumumkan RUPTL kita, 62 GW energi terbarukan hingga 2040," bebernya dalam acara Indonesia Sustainability Forum (ISF), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (5/9/2024).

Lebih lanjut, Luhut menyebutkan besaran bauran EBT hingga 62 GW tersebut bahkan lebih besar dua kali lipat bila dibandingkan dengan kapasitas listrik di Indonesia saat ini.

"Inisiatif ini tidak hanya melindungi lingkungan kita, tetapi juga memberdayakan masyarakat kita dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera," tandasnya.

Pada kesempatan yang berbeda, PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 telah sejalan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Setidaknya dalam revisi kali ini, PLN berencana menambah porsi pembangkit Energi Baru dan Terbarukan sebesar 75%.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, diskusi mengenai pembahasan revisi RUPTL telah selaras dengan RUKN Kementerian ESDM. Hal tersebut terbukti dengan persamaan mengenai angka yang disusun.

Darmawan membeberkan, hingga 2040 mendatang setidaknya akan ada penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 80 Giga Watt (GW). Dengan rincian, yakni 75% berasal dari pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dan 25% berasal dari pembangkit berbasis gas.

"Sampai tahun 2040, penambahan kapasitas pembangkit totalnya sekitar 80 GW. 75 persennya berbasis pada energi baru terbarukan. 25 persennya adalah berbasis pada gas," kata dia dalam acara Road to PLN Investment Days 2024 di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Menurut Darmawan, peningkatan porsi pembangkit EBT sebesar 75% bukan tanpa sebab. Hal tersebut menyusul upaya perusahaan dalam membantu pemerintah menurunkan emisi karbon di sektor pembangkitan.

(wia)