Liputan6.com, Penajam Paser Utara - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur didukung oleh undang-undang yang disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR RI yang mewakili masyarakat Indonesia.

Karena itu, Jokowi menekankan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyek dirinya.

"Jadi (IKN) ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Baznas di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

"Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," imbuhnya.

Dia menceritakan bahwa rencana memindahkan ibu kota negara di luar Jakarta sudah digagas oleh Presiden pertama RI, Soekarno dan Presiden kedua RI, Soeharto. Jokowi menegaskan, dirinya hanya mengeksekusi gagasan tersebut.

"Saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang udah lama," ucapnya.

Usai dilantik menjadi Presiden RI pada tahun 2014, Jokowi memerintahkan Kepala Bappenas untuk mengkaji gagasan Bung Karno memindahkan ibu kota negara ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Setelah dikaji, Jokowi akhirnya memutukan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.

"Setelah melalui beberapa studi, diputuskan ada tiga kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangka Raya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju," ujarnya.