Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengurus Kadin Indonesia mewakili kubu Arsjad Rasjid telah mengambil sejumlah langkah terbaru sebagai tindak lanjut dari investigasi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, berdasarkan investigasi dan kajian legal yang dilakukan, Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengambil sejumlah langkah baik hukum maupun secara organisasi.

Pertama, mengajukan laporan ke polisi atas dugaan pencatutan nama atau pemalsuan surat terkait dengan kehadiran sejumlah ketua umum Kadin provinsi di munaslub.

Kedua, mengirimkan surat kepada tujuh anggota pengurus, 13 ketua umum Kadin provinsi, dan 24 anggota luar biasa (ALB) Kadin untuk meminta klarifikasi atas keterlibatan mereka dalam munaslub. Ketiga, dewan pengurus juga sedang menyiapkan untuk menggugat ke pengadilan atas pelaksanaan munaslub.

“Terkait dengan pengiriman surat permintaan klarifikasi kepada sejumlah pengurus, ketua umum Kadin provinsi dan ALB, hal ini dilakukan dengan itikad baik agar ada penjelasan dari mereka yang bisa menjadi pertimbangan sebelum dewan pengurus memberikan sanksi organisasi,” ungkap Dhaniswara dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Kadin Indonesia Hamdan Zoelva menegaskan, dari sisi alasan, proses, dan prosedur, munaslub tersebut tidak sah dan ilegal karena menyalahi baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagar dan Industri (UU Kadin), Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Berdasarkan hal tersebut, ditambah dengan adanya penolakan dari 21 Kadin provinsi, maka penyelenggara munaslub menjadi tidak sah dan ilegal karena tidak mengikuti UU Kadin, AD/ART maupun peraturan organisasi,” tegasnya.

Selanjutnya, Kuasa Hukum Kadin Provinsi Denny Kailimang menambahkan, sebanyak delapan ketua umum Kadin provinsi, yaitu Jambi, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara, pagi tadi telah melaporkan sejumlah oknum ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

“Jadi, delapan ketua umum Kadin provinsi ini telah melapor ke polisi sehubungan dengan pencatutan nama atau pemalsuan surat yang seolah mereka hadir atau mendukung pelaksanaan munaslub,” jelas Denny.