Namun pernyataan itu ditepis oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Jubir OPM Sebby Sambom bahkan mengungkap sosok Edison Gwijanggae yang disebut-sebut membawa uang tebusan agar kelompok Egianus Kogeya membebaskan kapten Philip.

Besaran uangnya tak tanggung-tanggung mencapai Rp 25 miliar yang bisa dipakai untuk beli senjata."Uang untuk beli senjata dari Edison Gwijangge,” kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom melalui rekaman suara yang diterima Republika di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Lantas siap sebenarnya Edison Gwijanggae? Sebby mengeklaim, Edison Gijanggae merupakan utusan dari TNI-Polri dan pemerintah RI untuk membawa pulang Kapten Philip. Edison permah membawa uang Rp 25 miliar pada 2023. Tapi pada saat itu Egianus menolak.

Edison, menurut Sebby, tak patah arang, dan membuat uang dalam jumlah lebih besar. "Kami ketahui dari laporan-laporan pejuang kami TPNPB Kodap III Ndugama," ujar Sebby.

Ia pun yakin bahwa uang Rp 25 miliar itu diterima oleh Egianus. Apalagi pernah dalam suatu Waktu Egianus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang.

“Sampai tanggal 21 September (2024) siang, mereka (Egianus) telepon saya. Dan mereka bilang, ‘Tuan Jubir (Sebby Sambom), pilot kami sudah bebaskan. Sudah di Timika. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening, kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir’,” kata Sebby.

Dari laporan tersebut, kata Sebby, Markas Pusat TPNPB-OPM memastikan adanya penerimaan uang yang dilakukan Egianus dari pemberian Edison Gwijannge dalam pelepasan Kapten Philip tersebut. “Itu kan mereka sudah terima uang. Dan uang itu dari mana? Egianus di hutan dapat uang dari mana?,” kata Sebby.

Bagi OPM, kata Sebby, Egianus telah berkhianat. Karena sejatinya yang Kapten Philip diserahkan ke pemerintahan Selandia Baru, bukan otoritas Indonesia.

“Egianus Kogeya tidak punya hak mengatasnamakan TPNPB-OPM untuk serahkan pilot ke Edison Gwijangge untuk diserahkan ke pihak TNI-Polri," ujarnya.

Belum ada keterangan dari TNI-Polisi soal sosok Edison Gwijanggae. Namun yang pasti Baik TNI-Polri di dalam tubuh Satgas Cartenz telah menepis adanya pemberian uang. 

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua di Wamena, Theo Hesegem mengatakan, pelepasan pilot Susi Air dari penyanderaan oleh pemimpin kelompok bersenjata Papua Merdeka, Egianus Kogeya tersebut harus dilanjutkan dengan perjanjian perdamaian antara pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri untuk jaminan keamanan masyarakat di Nduga.

Theo mengatakan, pelepasan sandera pilot asal Selandia Baru itu hanya memberikan kredit terhadap elite-elite yang bertikai dalam peperangan di Nduga selama ini. Padahal, kata Theo, yang menjadi korban dari pertikaian antara TNI-Polri dengan kelompok bersenjata Egianus Kogeya adalah masyarakat sipil yang hingga kini masih terlantar di pengungsian-pengungsian di Nduga.

Dalam satu tahun terakhir, kata Theo, operasi-operasi militer dari pasukan gabungan TNI-Polri dalam misi membebaskan Kapten Philip, dan perlawanan kelompok bersenjata Egianus Kogeya berujung dengan jatuhnya korban-korban dari banyak pihak. Bukan cuma pihak TNI-Polri, dan kelompok bersenjata yang menjadi korban atas konflik.

Tetapi, masyarakat biasa, pun turut terseret menjadi korban di medan peperangan. “Negosiasi penyerahan pilot Susi Air ke pihak Indonesia ini, harus dilanjutkan dengan negosiasi antara TNI dan Polri, dengan kelompok Egianus Kogeya agar berdamai. Karena dengan masih adanya pertikaian di Nduga, dan operasi-operasi militer di Nduga, tetap akan menjadikan masyarakat sipil di Nduga sebagai korban,” kata Theo saat dihubugi Republika dari Jakarta, Senin (23/9/2024).

Menurut Theo, ada tiga pihak yang saat ini harus melanjutkan komunikasi ke meja perundingan. Yaitu TNI-Polri sebagai pihak keamanan, sekaligus perwakilan Indonesia, dan Edison Gwijangge yang merupakan fasilitator, serta mediator yang diterima oleh kelompok bersenjata Papua Merdeka di Nduga.

Pihak terakhir, adalah pemimpin kelompok bersenjata Egianus Kogeya. Kata dia, ketiga pihak tersebut, tak bisa saling angkat trofi masing-masing atas penyelesaian, dan penuntasan permasalahan sandera Kapten Philip. “Sementara banyak masyarakat di Nduga, yang juga turut menjadi korban-korban dari konflik bersenjata selama operasi-operasi pembebasan pilot itu,” kata Theo.

Karena itu, kata Theo, TNI-Polri, serta pemerintah Indonesia, harus mengambil momentum. Keberhasilan dalam penyerahan sandera Kapten Philip dari pihak Egianus sebagai pentolan kelompok bersenjata yang melakukan penyanderaan itu, harus berlanjut dengan perundingan agar TNI-Polri, menghentikan operasi-operasi militernya di Nduga.

“Kita harus sama-sama mengapresiasi penyerahan pilot Susi Air tersebut karena alasan kemanusian. Tetapi, penyelesaian konflik di wilayah Nduga yang selama ini terjadi juga harus diselesaikan. Dan kita berharap, ada perdamaian untuk masyarakat di Nduga,” kata Theo.