Sentimen
Positif (57%)
24 Sep 2024 : 13.59

AHY: 117,9 Juta Bidang Tanah Terdaftar dalam PTSL hingga September 2024

24 Sep 2024 : 20.59 Views 3

Beritasatu.com Beritasatu.com Jenis Media: Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan sebanyak 117,9 juta bidang tanah telah terdaftar dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Jumlah ini meningkat sebesar 250% sejak 2017 hingga September 2024.

“Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah dari yang semula pencapaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga September 2024 ini. Jumlah ini naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," ungkap AHY dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

AHY menyampaikan, program PTSL ini telah menyumbang pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp 6,721 triliun sejak dijalankan pada 2017. Adapun pertambahan nilai ekonomi ini dihasilkan melalui pajak penghasilan (PPh), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hak tanggungan.

"Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," terang AHY.

Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai kabupaten/kota lengkap. Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial, no gap, no overlap.

Dikatakan AHY, dengan status itu maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta kabupaten/kota lengkap tersebut untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan kedepannya.

"Kita berharap agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertifikasi aset barang milik negara/barang milik daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, good and clean governance," pungkasnya.

Sentimen: positif (57.1%)