Insentif ini sebagai apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada daerah yang berkomitmen dan secara konsisten mengurangi angka kemiskinan ekstrem di daerahnyaBatam (ANTARA) - Pemkot Batam, Kepulauan Riau, menerima penghargaan berupa dana insentif fiskal kategori upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun anggaran 2024 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5,6 miliar.

"Insentif ini sebagai apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada daerah yang berkomitmen dan secara konsisten mengurangi angka kemiskinan ekstrem di daerahnya,” kata Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid dalam keterangan di Batam, Rabu.

Ia menyampaikan, langkah kongkrit yang dilakukan oleh Pemkot Batam untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di kota itu adalah dengan memberikan bantuan sosial reguler kepada keluarga kategori miskin ekstrem.

Pada 2024, Pemkot Batam kembali menyerahkan bantuan sosial reguler untuk keluarga miskin ekstrem sebesar Rp1 juta setiap bulan untuk 37 kepala keluarga.

“Angka ini turun jika dibandingkan 2023, yakni 53 kepala keluarga. Selain itu Pemkot Batam juga melaksanakan program sembako murah bersubsidi dan juga sudah menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk masyarakat Kota Batam golongan ekonomi menengah ke bawah,” ujar dia.

Adapun tiga strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial reguler, seperti PKH, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar, bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler, dan Bantuan Beras, bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) terus dioptimalkan demi meningkatkan pensasaran program penanggulangan kemiskinan.

"Program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Untuk itu demi meningkatkan pensasaran program, pemanfaatan data P3KE perlu terus dioptimalkan," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam arahannya saat Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.

Wapres mengungkapkan data tersebut telah digunakan lebih dari 26 kementerian/lembaga dan sudah lebih dari 93 persen pemerintah daerah (pemda) memanfaatkan untuk basis data pensasaran program.

Baca juga: Wali Kota: Masjid Agung Batam bisa jadi tempat wisata religi
Baca juga: Pemkot Batam bantu UMKM naik kelas melalui roadshow kewirausahaan

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024