Mencari Sosok Menkominfo Pemerintahan Prabowo (Bagian I) Dimitri Mahayana adalah pakar teknologi informasi komunikasi/TIK dari Bandung. Lulusan Waseda University, Jepang dan ITB. Mengabdi sebagai Dosen di STEI ITB sejak puluhan tahun silam. Juga, meneliti dan berbagi visi dunia TIK kepada ribuan profesional TIK dari ratusan BUMN dan Swasta sejak hampir 20 tahun lalu. Bisa dihubungi di [email protected] atau [email protected] DALAM hitungan hari, Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, akan segera dilantik. Tak lama dari itu, akan segera diumumkan kabinet menteri, dengan salah satu sosok signifikan di era kecerdasan buatan mutakhir adalah figur Menteri Komunikasi Informatika ( Menkominfo ). Di mata penulis, ada beberapa poin kriteria yang wajib dipenuhi sosok tersebut. Pertama, Menkominfo mendatang harus bisa mengatasi tuntas permasalahan konten digital yang merusak bangsa terutama judi online , prostitusi online, pornografi, dll. Melihat berbagai data yang akan penulis sajikan, patologi sosial daring ini mutlak ditangani super serius oleh Menkominfo. Tahukah Anda, pembaca, jika saat ini Indonesia adalah negara dengan pemain judi slot online terbesar (data Kemenkominfo September 2023) di dunia dengan 201.122 pemain? Angka tersebut “unggul” mengalahkan banyak negara maju seperti Rusia dengan 448 pemain, Taiwan (135), India (161), serta “selangkah di depan” dari beberapa negara tetangga seperti Kamboja (26.279), Filipina (4.207), Myanmar (650), Vietnam (436), dan Malaysia (405). Secara kumulatif, data ini lebih mengerikan karena ada 2,7 juta pemain judi online untuk segala jenis format permainan yang didominasi justru oleh kaum muda berusia 17-20 tahun! Bahkan, ini yang lebih memprihatinkan, manakala kesenjangan ekonomi negeri ini kian menganga, faktanya nominal transaksi judi online diperkirakan mencapai Rp 327 triliun pada 2023, atau hampir 10 persen dari total APBN Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025. Angka itu melonjak eksponensial dari tahun 2017 yang “hanya” sebesar Rp 2 triliun, dan lengkap dengan adanya 11.000 transaksi mencurigakan terkait perjudian atau melonjak 10 kali lipat dibandingkan tahun 2020 lalu (Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, 2023). Mengapa bisa semasif itu? Salah duanya adalah promosi judi di dunia maya yang sangat gencar, dan adanya endorse para tokoh publik yang punya banyak pengikut, terutama dari usia remaja dan dewasa muda tadi. Setiap hari terdapat 2.000 unggahan promosi judi online di Facebook dengan total interaksi konten promosi judi online mencapai 61 juta. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan unggahan kata kunci “slot” atau judi online terbanyak di Facebook dari 197 negara, dengan 66.545 jumlah kata kunci slot/gacor. Operator judi juga menyasar pesan pribadi lewat SMS/WA. Hal ini disertai aksi yang mencuri perhatian dengan meretas laman pemerintahan. Pada periode 1-6 September, lebih dari 9.000 situs pemerintah disisipi konten judi online, di mana puncaknya, yaitu pada saat Youtube DPR RI dibajak situs judi online pada 7 September 2023. Adapun selebram/selebtok/influencer yang memasukkan pesan judinya di akun mereka, dilakukan dengan modus terpopuler, yaitu mempromosikan situs judi online lewat sistem donasi berbagai medium siaran langsung mereka. Hal ini membuat angka pemain judi online kian meningkat. Di sisi lain, terdapat dugaan kemungkinan dimana pemain judi online mencari modalnya dengan pinjaman online. Hal ini dapat dilihat dari munculnya relasi akses di Google atas kata kunci “Zeus” (website judi online) dengan “pinjaman online” . Kominfo memang telah memutus akses atau men- take down hampir 1 juta konten judi online pada 2023, bahkan pada 2024 (per agustus 2024) terdapat 2.194.245 konten judi online yang di- take down. Angka yang lebih besar dibandingkan total konten judi online yang diberangus selama 5 tahun sebelumnya. Namun, diperlukan langkah lebih serius, sistematis, dan berkelanjutan pada penyakit sosial online ini yang harus ada di benak Menkonminfo sejak hari pertama dilantik. Lebih lanjut, selain judi online, berbagai aplikasi yang mendukung konten negatif lain sebaiknya benar-benar diawasi dan bila perlu di- take down segera. Setidaknya yang mencakup pornografi online, prostitusi online, yang bermuatan radikalisme, separatisme, SARA, ujaran kebencian ( hate speech ), hoax , penipuan, manipulasi perilaku pengguna menuju hal-hal yang negatif seperti tindak kekerasan. Kedua, Menkominfo mendatang harus bisa mendukung BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak agar secara tuntas menangani berbagai kasus cyber security seperti serangan ransomware. Indonesia juga masih suffering dengan buruknya kualitas infrastruktur TI, yang salah satunya ditunjukkan ketika kejadian jatuhnya PDNS 2 tahun ini. Betapa banyak kejadian serangan siber yang harus membuat kita semua legowo mengakui bahwa penanganan kita terhadap keamanan siber dan infrastruktur TI masih jauh dari kata optimal. Data Surfshark menujukkan, Indonesia merupakan negara urutan ke-13 dengan kebocoran data terbesar. Sejak 2004 hingga saat ini, telah terdapat 157 juta data yang diretas. Sementara itu, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah kasus kebocoran data cenderung mulai naik dari tahun 2022 (35 data breach) dan puncaknya tahun lalu (40 data breach). Tahun ini secara kuantitas menurun, namun secara kualitas mengerikan karena peretas berhasil membocorkan data Presiden Jokowi! Pada 18 September lalu, 6 juta data NPWP bocor, di antaranya data Presiden Jokowi dan sejumlah menteri. Dibocorkan oleh Bjorka di BreachForums, 6 juta itu diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta, meliputi data NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabkot, provinsi, kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, TTL, Tgl_daftar, status_PKP, Tgl_pengukuhan PKP, jenis_wp, badan_hukum, dst. Ini sama “berkualitasnya” dengan serangan terhadap Pusat Data Nasional 2, khususnya pada PDN 2, yang digunakan menyimpan, mengelola, dan mengamankan data-data dari sejumlah instansi pemerintah dan selama ini disimpan di Surabaya, Jawa Timur. Kala itu, 282 tenant pemerintahan terdampak, menciptakan kebuntuan layanan. Sistem perlintasan di bandara dan pelabuhan tak dapat beroperasi normal, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian down , hingga beberapa aplikasi penting Kemdikbudristek yang penting bagi siswa tak bisa diakses. Tanggal 22 Juni 2024, data Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS), lembaga Polri bidang penyidikan kriminal, juga dibocorkan MoonzHaxor. Hal ini diketahui dari unggahan sejumlah data rahasia seperti wajah anggota INAFIS (PNG) dengan email, fingerprints anggota INAFIS (WSQ) dengan email, serta INAFIS SpringBoot Application (JAR) dengan database configuration properties di BreachForum. Bahkan, data intelijen TNI milik BAIS TNI juga berhasil diretas dan datanya ditawarkan dijual di dark web , lagi-lagi oleh MoonzHaxor. Sampel data bisa diunduh dan data lengkapnya tersedia untuk dijual di dark web tersebut. BUMN pun juga tidak luput dari sasaran. STORMOUS meretas data PT KAI. Sang hacker minta tebusan sebesar 11,69 Bitcoin/Rp 7,5 miliar. Peretas diduga memanfaatkan celah VPN, yaitu menyusup ke jaringan internal PT KAI melalui VPN private Perusahaan dan meretas beberapa akun karyawan. Data yang ditawarkan juga penting dan rahasia, seperti 22.500 data kredensial pelanggan, 82 kredensial karyawan KAI, 50 kredensial dari karyawan perusahaan lain mitra KAI, railway tax records , proyek Perusahaan, system data internal, corporate notes, Geographic Information System (GIS), dst. Selain itu, tentu saja kita masih mengingat kasus di BUMN lainnya, yaitu di Bank Syariah Indonesia, dengan total data yang dicuri mencapai 1,5 Terabyte. Jumlah data yang besar ini memerlukan waktu yang cukup panjang, seharusnya perlu 6-12 hari untuk melakukannya. Bagaimana mungkin ada tindakan penyusupan selama itu yang tidak dapat dideteksi. “Kecanggihan” serupa terjadi ketika 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor meliputi NIK, No. KK, Nomor Passport, Nama lengkap, jenis kelamin, tempat & tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap, dan kodefikasi TPS. Maka, sama seperti pe-er (pekerjaan rumah) untuk judol dkk, maka sosok Menkominfo mendatang juga harus tancap gas dengan memikirkan solusi terbaik dengan sistematis dan bersunggguh-sungguh meningkatkan pertahanan dari sisi keamanan teknologi informasi Indonesia. Bersambung, baca artikel selanjutnya: Mencari Sosok Menkominfo Pemerintahan Prabowo (Bagian II-Habis) Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.