Mojokerto (beritajatim.com) – Ratusan buruh dari tiga pabrik di Kota Mojokerto menggelar demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Rabu (3/7/2024). Massa pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menuntut pembagian Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sampai di Kantor Bupati Mojokerto, perwakilan massa aksi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan orasi secara bergantian. Jika buruh di tiga pabrik yakni PT Bokormas, PT Puraperkasa Jaya dan PT USA ada sebanyak 415 orang buruh merupakan warga Kabupaten Mojokerto.

Ratusan buruh tersebut meminta kepada pemerintah agar memberikan bantuan terhadap nasib para karyawan yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurutnya, Pemkab Mojokerto harus memberikan BLT kepada para karyawan yang terdampak PHK karena merupakan hak dari para buruh.

Sebanyak 12 orang perwakilan melakukan mediasi bersama Kepala Bakesbangpol Nugraha Budi Sulistya dan Kepala Dinsos Tri Rahardjo Dari mediasi pihak Pemkab Mojokerto, bagi anggota SPSI yang tidak menerima dana BLT bisa mendaftarkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Serta Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinsos Kabupaten Mojokerto. Untuk buruh yang sudah di PHK tidak mendapatkan BLT dapat diurus melalui progam masyarakat rentan sosial di Dinsos Kabupaten Mojokerto.

Massa aksi saat menggelar aksi di depan Kantor Pemkab Mojokerto. [Foto : ist]Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), SPSI Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endra Praja mengatakan, ada sebanyak 415 orang karyawan yang tergabung dalam SPSI Kota Mojokerto pada tahun 2024 belum menerima dana BLT. “Mayoritas anggota SPSI merupakan eks karyawan PT Bokormas,” ungkapnya.

PT Bokormas yang merupakan pabrik rokok di Kota Mojokerto tersebut dinyatakan mengalami pailit namun mereka berdomisili di Kabupaten Mojokerto. Sehingga pihaknya meminta agar pemerintah bekerja sesuai dengan aturan dalam hal pencairan dana BLT dan DBHCHT.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto, Tri Rahardjo mengatakan, data Dinsos Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 ada 415 buruh penerima BLT, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemkab Mojokerto kepada buruh.

“Namun penyaluran dana BLT tahun 2024 data yang kita miliki dengan tahun 2023 tentunya ada perbedaan dan tidak mungkin sama. Bari mediasi pihak Pemkab Mojokerto, bagi anggota SPSI yang tidak menerima dana BLT bisa mendaftarkan melalui DTKS,” jelasnya.

Serta Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinsos Kabupaten Mojokerto. Untuk buruh yang sudah di PHK tidak mendapatkan BLT dapat diurus melalui progam masyarakat rentan sosial di Dinsos Kabupaten Mojokerto. Usai menggelar mediasi, massa aksi membubarkan diri. [tin/beq]