Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru IKN mencapai Rp466 triliun. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen dari total kebutuhan tersebut pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya 20%.

Akan tetapi, setidaknya sampai 21 September 2024, dengan realisasi investasi non-APBN yang terus berjalan, pemakaian APBN untuk proyek yang sudah ada tembus 49%.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono menjelaskan, saat ini pembiayaan IKN yang sudah berjalan ada tiga, yakni yang bersumber dari APBN, direct invesment atau investasi langsung, dan skema  kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Total dari tiga sumber pembiayaan yang sudah terparkir di IKN sekarang jumlahnya mencapai Rp167,4 triliun.

"Pembiayaan yang sudah jalan tiga, pertama APBN yang sudah dibangun oleh [Kementerian] PUPR kalau tidak salah Rp82,5 triliun. Kedua investasi langsung yang sudah jalan hingga groundbreaking 7 itu Rp57 triliun," kata Agung saat ditemui di Kementerian PUPR, Sabtu (21/9/2024).

Jumlah investasi tersebut akan bertambah seiring dengan groundbreaking ke-8 yang dilakukan pekan depan. Ada lima investor di mana tiga di antaranya berasal dari China, Australia, dan Rusia. 

Meski belum menyebutkan total investasi dari groundbreaking ke-8 ini, Badan Otorita IKN sebelumnya sudah memberi informasi setidaknya dari perusahaan asal China, Delonix akan menanam modal Rp500 miliar dan sebesar Rp150 miliar akan dikucurkan Australian Independent School.

"Dan pembiayaan ketiga itu adalah KPBU. KPBU progresnya sudah ada sembilan pemrakarsa dan kalau semua kita hitung indikasinya sekitar Rp27,9 triliun. Tiga itu sudah terbangun sudah masuk dan sudah berproses," kata Agung.

Bila dihitung presentasenya, dari total Rp167,4 triliun anggaran yang sudah terparkir di IKN tersebut sebesar 49,28% berasal dari APBN, kemudian 34,05% dari investasi langsung, serta 16,66% dari skema KPBU.

Adapun, alokasi anggaran APBN untuk pembangunan IKN pada 2025 nanti sebesar Rp13,21 triliun. Angkanya bertambah Rp9,11 triliun dari semula sebesar Rp4,13 triliun. Penambahan tersebut didapatkan usai DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian PUPR pada 2025 sebesar Rp40,59 triliun menjadi Rp116,22 triliun, dari sebelumnya Rp75,63 triliun.