Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien dengan angkutannyaJakarta (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian mengusulkan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk mengoptimalkan jalur kereta api (KA) dan jalur laut guna meningkatkan kelancaran logistik sembari memperbaiki kendala konektivitas jalan darat.

"Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien dengan angkutannya," kata Hedy dalam seminar "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" di Jakarta, Rabu.

Hedy mencontohkan penyaluran logistik di negara-negara maju di Eropa, di mana sebanyak 20 persen menggunakan kereta api dan 10 persen melalui laut. Sedangkan 70 persen sisanya masih menggunakan jalan raya untuk penyaluran logistik.

Di Indonesia, kata dia, sebanyak 90 persen masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.

Dia optimistis pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang memiliki visi melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat menciptakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penyaluran logistik demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa dilanjutkan," kata dia.

Dalam diskusi itu, Hedy memaparkan berbagai kendala penyaluran logistik yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Kendala pertama adalah pada persebaran infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang belum memadai di seluruh wilayah.

"Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Hedy.

Masalah kedua adalah kemacetan, yang mempengaruhi waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik.

Kerugian yang disebabkan akibat kemacetan ini menurut Bank Dunia mencapai 4 miliar dolar AS, atau setara dengan 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia

Selain itu, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan alias Over Dimension Over Load (ODOL).

"Banyak jalan kita dalam keadaan rusak ya, ini masalah ODOL ini sampai sekarang enggak selesai," kata Mantan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR itu.

Baca juga: Kemenhub perkuat ekosistem logistik nasional lewat berbagai regulasi
Baca juga: Asosiasi Logistik desak pembentukan Badan Logistik Nasional

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024