Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan kembali transformasi gagasan yang diwariskan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sebagai bagian semangat dari Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

“KH Abdurrahman Wahid telah mentransformasikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan menjaga ekosistem laut sekaligus menjaga lingkungan maka kita telah menabung untuk investasi masa depan bangsa dan generasi selanjutnya,” kata Sunarti, juru bicara Fraksi PKB dalam sidang paripurna terakhir Raperda RPJPD di gedung DPRD Kabupaten Jember, Kamis (4/7/2024) petang.

PKB menyebut perjuangan para nelayan dan penjaga laut yang menjadi garda terdepan menjaga dan memanfaatkan sumber daya laut. “Mereka berjuang menghadapi tantangan alam untuk memastikan keberlangsungan hidup keluarga dan lingkungan ekosistem laut,” kata Sunarti.

“Namun, masih kita temukan kehidupan mereka seringkali berada di bawah garis kemiskinan, terpinggirkan oleh kebijakan yang masih belum berada di ujung pangkal untuk berpihak pada kesejahteraan mereka dan kelestarian lingkungan di ekosistem laut,” lanjut Sunarti.

Dari titik pelestarian lingkungan ini, PKB menyoroti ambiguitas berkas RPJPD yang kerap kali menyebutkan pentingnya memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). “Namun isu lingkungan sering kali hanya menjadi pelengkap dan tidak dijadikan lokus utama,” kata Sunarti.

Menurut Sunarti, hal ini terlihat dari masih digunakannya data dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035. “Data ini mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi terkini, sehingga dapat mempengaruhi akurasi perencanaan jangka panjang. Kami memerlukan kepastian mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil dan perlu kami juga menegaskan terkait efektivitas yang ada di dalamnya,” katanya.

Lebih lanjut, PKB menyoroti minimnya penjelasan fundamental pada rangkuman akhir dan jawaban bupati soal RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045. “RPJPD sendiri menekankan pentingnya sinergitas, keterpaduan, dan sinkronisasi dengan arah pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Namun, sering kali kami temukan dokumen perencanaan hanya fokus pada visi dan misi tanpa strategi implementasi yang konkret,” kata Sunarti.

PKB juga menyoroti minimnya kecocokan visi misi dengan hasil nyata pada masa pemerintahan saat ini. “Maka, bisa ditarik pandangan yang menunjukkan kurangnya transparansi dan komitmen konkret dari bupati dalam menyampaikan rencana pembangunan yang jelas kepada publik dan legislatif,” kata Sunarti.

Menurut Sunarti, dengan minimnya penguatan detail mendasar atau pandangan dasar pengelolaan pembangunan, sulit bagi masyarakat dan anggota DPRD untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Terakhir, Fraksi PKB melihat tidak ada kepastian atau komitmen konkret yang menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap masukan dari fraksi-fraksi DPRD Jember. “Ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menunda atau mengabaikan masukan yang diberikan. Kami merasa berhak mendapatkan jawaban yang lebih serius dan terstruktur mengenai bagaimana saran tersebut akan diimplementasikan,” kata Sunarti. [wir]