Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai dugaan kebocoran 6 juta nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk miliknya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jokowi langsung memerintahkan bawahannya untuk melakukan mitigasi.

"Iya saya sudah memerintahkan Kominfo [Kementerian Komunikasi dan Informasi] maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN [Badan Siber Sandi Nasional] untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Depan gerbang tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Jokowi melihat kemungkinan kejadian ini terjadi karena adanya keteledoran terkait password, Juga posisi penyimpanan data yang banyak di tempat yang berbeda. Sehingga menjadi ruang diretas oleh para hacker.

"Karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," jelasnya.

Sebelumnya, kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini, 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan dijual di Breach Forum.

Informasi ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Di antara jutaan data tersebut terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara.

Salah satunya presiden Joko Widodo beserta dua anaknya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan anak terakhirnya Kaesang Pangarep.

Nama Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis Teguh dalam akun X, dikutip Rabu (18/9/2024).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku," imbuhnya.

Teguh menjelaskan terdapat 10 ribu sampel. Ini berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi.

Dalam foto yang diunggah oleh Teguh, terlihat akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka. Sebelumnya sosok ini dikenal sebagai yang pihak yang juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara

Terlihat juga tanggal kebocoran terjadi pada September 2024. Data yang ada berjumlah 6.663.379 dijual US$10 ribu atau sekitar Rp 153,1 miliar.

(dem/dem)