Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hedy Rahadian, memaparkan berbagai kendala penyaluran logistik yang perlu dibenahi oleh pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pertama, infrastruktur jalur logistik yang belum memadai di seluruh wilayah.

"Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," ujar Hedy saat memaparkan materi di seminar publik bertajuk "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Masalah kedua, yakni kemacetan yang mempengaruhi waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang disebabkan masalah kedua ini menurut Bank Dunia, mencapai US$ 4 miliar atau setara dengan 0,5% produk domestik bruto (PDB) Indonesia

Selain itu, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension over load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga pada 2017-2022, terdapat lebih dari 50% kendaraan ODOL.

"Banyak jalan kita dalam keadaan rusak karena ODOL, hingga saat ini ini masalah ODOL enggak selesai," tandas mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.

Dengan berbagai masalah penyaluran logistik melalui jalan raya tersebut, Hedy mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya melalui kereta api atau jalur laut. Hedy mencontohkan penyaluran logistik di negara-negara maju di Eropa.

Penyaluran logistik yang melalui jalan raya di Eropa, kata Hedy, hanya 70% dan sisanya, 20% menggunakan kereta api dan 10% melalui laut. Sementara, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik melalui jalan raya.

"Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tetapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien," ungkap Hedy.

Lebih lanjut, Hedy mengaku optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran yang punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, sehingga dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Sekarang ini, sedang disiapkan keppres tentang sistem logistik nasional. Nanti kita harapkan ini akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru ," pungkas dia.

Dalam seminar itu, turut hadir pula sejumlah narasumber, antara lain Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomasa Indonesia Milton Pakpakhan, dan Direktur Eksekutif Pengurus Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Yudha Permana Jayadikarta.