Pemerintah berencana memperpanjang program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Sebelumnya, program ini dijadwalkan akan rampung akhir 2024.

Kebijakan HGBT saat ini baru menyasar tujuh sektor, antara lain industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, petrokimia, serta sarung tangan karet.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi bercerita, dirinya sempat kesulitan tidur karena program tersebut akan berakhir pada 2024. Menurutnya, kebijakan ini membantu industri mampu menghadirkan pupuk yang terjangkau.

"Kebijakan gas untuk sektor hilir gimana? Sekarang ada HGBT tapi akan berakhir 2024. Saya awal tahun nggak bisa tidur, pertengahan tahun agak bisa tidur nyenyak karena ada Ratas (Rapat Terbatas) yang mengatakan HGBT akan ditindaklanjuti," kata Rahmad dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ia mengaku, tidurnya kembali terganggu lantaran keberlanjutan dari program HGBT ini belum diputuskan secara resmi melalui peraturan. Kebijakan HGBT 2024 direalisasikan lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 91 Tahun 2023 tentang tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

"Tapi sekarang agak terbangun-bangun setiap malam karena itu belum diputus dengan baik. Sehingga, keberlangsungan pasokan sumber gas pada harga yang ditetapkan pemerintah ini sektor pupuk belum tahu apa kiblatnya," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga pupuk bisa mendatangkan efek berganda ke sektor-sektor lainnya, khususnya pangan. Bahkan, bisa-bisa hal ini berujung pada peningkatan impor.

"Bayangkan kalo harga pupuk naik Rp 1.000 saja, berdasarkan price elasticity yang kita hitung, maka konsumsi urea turun sebesar 13%," kata dia.

"Dampak pada produksi pertanian itu berapa? setengah ton per hektare. Artinya apa? Indonesia harus akan impor 2 juta ton beras. Jadi sinkronisasi kebijakan saya rasa penting," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, Kebijakan HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024. Itu berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di BidangIndustri.

Kelanjutan HGBT ini juga sebelumnya telah dibahas oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Katanya, Ratas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui kelanjutan program itu.

Selain persetujuan atas kelanjutannya, Agus menyebut, Jokowi juga menyetujui kelanjutan dari program HGBT, tetapi juga perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai penambahan sektor-sektor yang akan menerima program HGBT.

Agus juga bilang, hal ini akan menjadi salah satu dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi Untuk Kebutuhan Domestik. RPP ini akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia.

"Selain itu, kami sedang mengusulkan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Selama ini kami terus berjuang untuk program HGBT sektor industri. Alhamdulillah, Bapak Presiden juga menyetujui terhadap penyusunan RPP tersebut," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).