Bisnis.com, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluh sulitnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka bahkan telah meminta secara khusus kepada Presiden Jokowi untuk bertemu.

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, bahkan secara satire mengungkapkan bahwa organisasi masyarakat alias ormas jauh lebih mudah bertemu Jokowi.

"Saya pernah bercanda dengan Pak Alex, saya kirimi satu link pemberitaan. 'Pak Alex, lebih mudah Ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK'. Lima tahun kami di sana, tidak pernah sekalipun kami diundang untuk membicarakan KPK," ucapnya saat diskusi media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024). 

Nawawi pun mempersilahkan kepada peserta acara, yakni insan KPK dan awak media untuk menafsirkan hal tersebut. Menurutnya, pimpinan KPK bahkan beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. 

"Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. Seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang. Bukan hanya diundang, kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Satu kali aja itu dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakordia [Hari Antikorupsi Sedunia], pada waktu itu. Satu kali," tutur mantan hakim itu. 

Adapun momen lain pimpinan KPK, lanjut Nawawi, bisa bertemu Jokowi adalah saat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dilantik menjadi pimpinan menggantikan Lili Pintauli Siregar. 

Setelah itu, berdasarkan pengakuan Nawawi, Presiden tidak pernah lagi memanggil mereka. Justru yang dipanggil adalah Dewan Pengawas KPK. 

Adapun pimpinan KPK 2019–2024 itu menyebut akhirnya bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto untuk membahas soal koordinasi dan supervisi yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Seluruh pimpinan hingga deputi diajak. 

Pertemuan itu berhasil digelar namun hasilnya tidak kunjung dilaksanakan sampai dengan saat ini.

Istana Kepresidenan buka suara soal pernyataan Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango ihwal tidak pernah diundang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas pemberantasan korupsi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa koordinasi antara pemerintah dan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Menurutnya, koordinasi berjalan dengan baik kendati dilakukan secara intens melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). 

Ari menyebut Presiden Jokowi secara prinsip terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk dengan pimpinan KPK. Dia mengungkap Presiden ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen. 

"Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalah persepsikan sebagai intervensi," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/9/2024).