Saat Istana Tanggapi KPK yang Mengaku Sulit Bertemu Presiden... Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Nawawi Pomolango , mengungkapkan bahwa lembaga antirasuah ini mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Nawawi dalam acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024). Nawawi bercanda dengan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat membahas pemberitaan tentang Presiden yang menerima pimpinan organisasi masyarakat (ormas) di Istana . "Saya pernah bercanda dengan Pak Alex, saya kirimi satu link pemberitaan. 'Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK'," ujar Nawawi. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara KPK dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi . Namun, selama hampir lima tahun menjabat, Nawawi mengaku belum pernah diundang oleh Presiden untuk membahas soal KPK. "Lima tahun kami di sana (jabat pimpinan KPK) tidak pernah sekalipun kami diundang untuk membicarakan KPK," ujar Nawawi. "Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. Seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang," tambahnya. Nawawi menjelaskan, pimpinan KPK sudah beberapa kali mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden, namun hanya satu kali permintaan tersebut dipenuhi, yakni saat membahas peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Selain itu, Nawawi dan pimpinan KPK hanya bertemu Presiden dalam acara pelantikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menggantikan Lili Pintauli Siregar. Nawawi mengaku saat itu berharap ada kesempatan untuk membicarakan kondisi KPK dengan Presiden, namun yang diajak berdiskusi justru Dewan Pengawas KPK. "Hanya satu momen (bertemu) di acara (pelantikan), kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Nawawi. "Usai pelantikan, kami berharap kami dipanggil. (ternyata) Tidak, yang dipanggil itu Dewas (Dewan Pengawas) saat itu," lanjutnya. Nawawi juga menyoroti respons dari Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, yang dianggap hanya menampung aspirasi pimpinan KPK tanpa ada tindak lanjut.  Padahal, Menko Polhukam memiliki posisi strategis dalam mengkoordinasikan upaya pemberantasan korupsi. Kala itu, Nawawi datang bersama pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwat, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron, serta dengan dua Deputi KPK. Pertemuan tersebut terjadi setelah mereka dilantik menjadi pejabat KPK "(Masukan) diterima, disambut baik, oh ini bagus ini. (Tapi) tidak pernah dilaksanakan sampai saat ini," tutur Nawawi disambut tawa audiens. Menanggapi pernyataan Nawawi, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan. koordinasi antara pemerintah dan KPK berjalan dengan baik melalui Menko Polhukam. Menurut Ari Dwipayana, pemerintah intens berkoordinasi dengan Menko Polhukam untuk membicarakan kerja-kerja pemberantasan korupsi di KPK. "Koordinasi antara Pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dam pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik," kata Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (16/9/2024). Ari juga menambahkan bahwa Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK, namun ingin menjaga independensi lembaga tersebut. "Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalah persepsikan sebagai intervensi," kata Ari Dwipayana. Sebagai informasi, masa jabatan pimpinan KPK Jilid V akan berakhir pada Desember mendatang. Beberapa pimpinan KPK dalam beberapa waktu terakhir mengungkapkan berbagai hambatan dalam pemberantasan korupsi mulai dari koordinasi yang sulit ketika ada aparat penegak hukum yang ditindak. Kemudian, loyalitas ganda penyidik atau penyelidik MPK yang berasal dari lembaga lain hingga komitmen presiden terhadap pemberantasan korupsi. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.