Kabinet Prabowo: Gemuk atau Zaken? Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang PASANGAN Presiden-Wakil Presiden terpilih masa bakti 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik 20 Oktober 2024. Salah satu topik yang menghangat di masyarakat adalah tentang susunan kabinet mendatang. Memang belum ada siaran pers resmi dari Prabowo – Gibran tentang kabinet yang akan mereka bentuk. Namun, sudah ramai diskusi seperti apa perkiraan kabinet kelak. Setidaknya ada dua kemungkinan dan tuntutan kabinet yang akan dibentuk. Pertama, kabinet era Prabowo-Gibran merupakan kabinet gemuk karena harus mengakomodasikan kepentingan para pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM merupakan koalisi gemuk yang terdiri dari banyak partai. Hal ini sudah terdengar dari pernyataan beberapa pihak bahwa jumlah kementerian akan bertambah serta akan ada pembentukan badan atau lembaga nonkementrian baru dalam era Prabowo-Gibran. Jumlah kementerian dan lembaga non-kementrian dikabarkan akan bertambah dari 34 di era Jokowi menjadi 44 di era Prabowo. Beberapa kementerian kabarnya akan dipisah dan ada beberapa lembaga non-kementerian baru yang akan dibentuk. Sejumlah lembaga non-kementrian baru yang dibentuk tersebut antara lain: Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis, Badan Pengelola Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon, Badan Penerimaan Negara, dan satu lagi badan yang mengurusi tata niaga pangan semacam Bulog (belum tahu apakah akan menggantikan Bulog atau bekerjasama dengan Bulog). Kritik dilancarkan terhadap rencana pembentukan kabinet gemuk jika benar akan dilaksanakan. Pertama, tentu hal ini akan menambah beban keuangan negara dalam APBN. Belum lagi beban akibat program lain seperti makan bergizi gratis dan penyelesaian pembangunan IKN. Membesarnya beban APBN tentu akan diikuti sejumlah langkah untuk menutup bertambahnya defisit APBN. Langkah-langkah tersebut juga punya dampak negatif. Cara pertama dengan menaikkan penerimaan dari pajak. Wacana yang akan berjalan adalah kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025. Kenaikan tarif PPN yang dibebankan ke konsumen tentu akan menjadi beban masyarakat, khususnya kelas menengah yang jumlahnya kian turun. Selain itu, ada wacana untuk mengenakan cukai terhadap berbagai objek cukai baru seperti: minuman berpemanis dalam kemasan, plastik, tiket konser, dan lain-lain. Cara kedua adalah dengan menambah utang luar negeri. Cara ini pun akan memberatkan bagi ekonomi dan masyarakat mengingat jumlah utang luar negeri Indonesia yang sudah besar dan jumlahnya terus meningkat drastis di era Jokowi. Cara ketiga mungkin dengan pencetakan uang. Cara ini tentu punya risiko besar menyebabkan meningkatnya inflasi, yang lagi-lagi akan merugikan masyarakat karena akan menurunkan daya beli masyarakat. Kritik kedua terhadap kabinet gemuk adalah adanya kemungkinan tumpang tindih tugas dan kewenangan antarkementerian dan lembaga non-kementerian. Hal ini pernah terjadi ketika dibentuk Badan Ekonomi Kreatif yang kemudian dilebur dengan Kementerian Pariwisata. Kritik ketiga terhadap kabinet gemuk adalah perlunya penataan ulang terhadap pegawai, baik ASN maupun non-ASN di kementerian dan lembaga non-kementerian yang sekarang ada. Perlu mutasi dan rekruitmen yang tentu membutuhkan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit juga. Maka perlu dipertimbangkan apakah rencana kabinet yang terlalu gemuk ini nantinya tetap akan dijalankan mengingat dampak negatif yang telah dikemukakan. Spekulasi kedua tentang kabinet yang akan dibentuk Prabowo-Gibran adalah kabinet Zaken atau kabinet yang disusun berdasarkan keahlian dari calon yang akan menduduki jabatan di kabinet. Kabinet Zaken pernah populer dan dilaksanakan di era pemerintahan Soeharto di zaman Orde Baru. Ketika pertama menjabat sebagai Presiden setelah Orde Lama tumbang, Soeharto menghadapi persoalan ekonomi sangat berat peninggalan Orde Lama antara lain tingkat inflasi sangat tinggi, yaitu 650 persen pada 1965. Soeharto dalam menyusun kabinetnya merekrut para menteri khususnya di bidang ekonomi yang menguasai bidangnya yang berasal dari lulusan Universitas Berkley, hingga kemudian terkenal istilah “Mafia Berkley” untuk para menteri Soeharto. Para menteri ini diambil dari kalangan akademisi dan nonpartai. Sejarah memang mencatat bahwa Soeharto berhasil memperbaiki carut marut ekonomi peninggalan Orde Lama. Atas dasar ini maka muncul desas-desus dan mungkin juga harapan masyarakat agar Prabowo-Gibran menyusun kabinet Zaken mengingat masalah ekonomi yang ditinggalkan era Jokowi juga cukup berat. Masalah yang berat itu salah satunya karena pertimbangan pengangkatan menteri selama ini lebih condong politis. Meski demikian, banyak pihak pesimistis kabinet Zaken akan dibentuk mengingat balas jasa terhadap pihak koalisi lebih menonjol. Namun, baiknya kita nantikan saja mana yang akan dibentuk: Kabinet Gemuk atau Zaken? Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.