Liputan6.com, Jakarta Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Rachmat Kaimuddin buka-bukaan penyebab utama polusi udara di DKI Jakarta. Rachmat menyebut, polusi udara di Jakarta disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dengan BBM berbasis fosil dan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).

"Sumber polusi udara di perkotaan seperti Jakarta adalah emisi kendaraan bermotor, pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU). Selain itu, kualitas bahan bakar Indonesia bahkan belum memenuhi standar Euro," kata Rachmat saat Plenary Session "Transformative Solutions for Urban Air Quality and Waste Management ISF 2024, di Senayan JCC, Jakarta Jumat (6/9).

Saat ini, standar emisi PLTU di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti Tiongkok, India, Uni Eropa, dan AS. Deputi Rachmat menambahkan saat ini sedang dilakukan evaluasi cara untuk mengurangi emisi PLTU dan meningkatkan standar di masa mendatang. 

Untuk pembakaran terbuka, telah diterapkan Undang-Undang No. 18/2018. Regulasi tersebut menginstruksikan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

"Namun, diperlukan lebih banyak edukasi dan penegakan hukum untuk menghentikan kegiatan ini," ujarnya.

Di sisi lain, terdapat biaya yang cukup besar dalam penerapan solusi pemanfaatan energi hijau untuk mengurangi polusi udara. Karenanya memerlukan koordinasi berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu upaya pemerintah yang tengah digencarkan pemerintah menggunakan sejumlah sumber daya ramah lingkungan dan pendanaan untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum. Dia menyebut, TransJakarta telah menggunakan 100 bus listrik atau EV tunggal.

"Kami akan menambah 200 bus EV tunggal lainnya pada akhir tahun 2024, dengan komitmen pembelian 100 persen EV untuk bus tunggal baru di masa mendatang. Kami juga mengevaluasi kemungkinan perluasan penerapan Low Emission Zone (LEZ)," ungkapnya 

Secara paralel, pemerintah juga menerapkan program konversi sampah menjadi energi, yaitu mencegah pembakaran terbuka di pusat pemrosesan sampah. Saat ini, pemerintah telah membangun 2 proyek pengolahan sampah ramah lingkungan.

"Untuk mempercepat peningkatan kualitas udara, kami perlu memperluas kemampuan untuk mengukur dan memantau kualitas udara, memasang lebih banyak sensor, dan terus perbarui pembagian sumber untuk memahami sumber polusi dan dampak dari tindakan polusi tertentu,” tandasnya. 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com