Asosiasi pengemudi transportasi daring Garda Indonesia menegaskan, permintaan tutup aplikasi Gojek-Grab yang disampaikan Koalisi Ojol Nasional (KON) sama sekali tak bijak. Sebab, ketika itu benar-benar terjadi, maka 'pasukan hijau' tersebut yang menjadi korban dan kehilangan sumber penghasilan.

Diberitakan detikOto sebelumnya, KON meminta pemerintah menutup aplikasi ride-hailing seandainya tuntutan yang disampaikan di demo pekan lalu tak kunjung dikabulkan. Pada tuntutan tersebut, KON meminta tarif jasa diatur pasar, bukan pemerintah. Selain itu, mereka mendesak pengurangan potongan aplikasi.

Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono tak setuju dengan permintaan KON yang dianggap tak bijak. Sebab, kata dia, ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya dari Gojek dan Grab.

"Itu merupakan pernyataan yang kurang bijak karena ratusan ribu hingga jutaan pengemudi ojol menggantungkan nafkahnya dari aplikasi Gojek dan Grab," ujar Igun Wicaksono kepada detikOto, Selasa (3/9).

Meski demikian, Igun bisa memahami kemarahan KON saat demo ojol kemarin. Itulah mengapa, pernyataan tersebut akhirnya keluar begitu saja.

"Kami menilai pernyataan tersebut sangat wajar terlontar karena merupakan bentuk kekecewaan dari rekan aliansi tersebut atas lambatnya respons dan tindak lanjut pemerintah atas tuntutan dari rekan-rekan," ungkapnya.

Igun meminta pemerintah segera membentuk tim kerja yang terdiri dari seluruh stake holder transportasi berbasis daring untuk mengkaji tuntutan ojol dan seluruh aliansinya. Utamanya, kata dia, soal tuntutan tarif pengantaran yang makin tak masuk akal.

"Mungkin ke depannya akan terus terjadi gelombang aksi demonstrasi kembali dari para pengemudi ojol sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan apabila pemerintah lambat maupun kurang respons atas tuntutan kami dan rekan-rekan pengemudi lainnya," terangnya.

Permintaan menutup aplikasi Gojek-Grab disampaikan KON saat demo akbar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, akhir pekan kemarin. Menurut mereka, penutupan harus dilakukan seandainya tuntutan ojol tak dikabulkan hingga sepekan pascademo.

"Itu permintaan kami untuk memberikan kepastian jaminan progress yang baik," kata Perwakilan divisi hukum Koalisi Ojol Nasional (KON), Muhammad Rahman.