Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Imron Amin terus mendorong anggota dewan memperkuat  dan memperbaiki kinerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah lewat MKD Award yang menurutnya secara perlahan-lahan membangun peradaban etik melalui mekanisme apresiasi dan pengawasan sehingga bisa berdampak pada kinerja DPR.

"MKD Awards ini adalah legacy MKD untuk periode berikutnya. Kita berharap di masa yang akan datang, kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya," ujar Imron kepada wartawan, Rabu (4/9/2024).

Penegakan kode etik MKD, kata Imron, tidak hanya dilakukan melalui sistem penindakan dengan memberikan sanksi, tetapi dapat dilakukan melalui sistem pencegahan dengan memberikan apresiasi. Menurut Imron, apresiasi sangat penting agar setiap anggota dewan merasa dihargai prestasi dan kinerjanya.

"Jika anggota DPR dapat dihargai kinerjanya, ia akan mengulang lagi kinerja itu. Jika semakin banyak anggota DPR melakukan perbaikan ke dalam, maka kinerja DPR secara keseluruhannya akan menjadi lebih baik," tandas Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Imron juga menegaskan, pemberian apresiasi dalam bentuk MKD Awards merupakan bentuk pembudayaan dari perilaku etis anggota dewan. 

Menurut dia, berbagai penelitian menyimpulkan bahwa pembiasaan oleh orang-perorang dengan standar etika tinggi lebih banyak berhasil mencegah potensi pelanggaran daripada seperangkat aturan yang terperinci. 

"Sikap dan perilaku anggota DPR lebih berhasil mencegah bentuk-bentuk perilaku tertentu. Karena itu pendekatan budaya bertujuan membangun sistem etika yang didasarkan pada pandangan bahwa dengan tindakan mencegah lebih banyak daripada menghukum," tutur Imron. 

Dia juga menyampaikan, pendekatan budaya menekankan proses internalisasi. Internalisasi adalah proses sedemikian rupa untuk menanamkan nilai dan kesadaran ke dalam diri dengan penuh penghayatan sehingga menjadi bahagian dari kesadaran individu. 

Imron menuturkan, internalisasi kode etik itu berarti, anggota menghayati standar etika yang harus dimiliki sebagai wakil rakyat.

"Selain itu internalisasi juga berarti anggota DPR mampu menjaga martabat dan kehormatan lembaga DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.  Menjalankan fungsi checks and balances dalam sistem demokrasi di Indonesia," pungkas Imron.