Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti tambahan anggaran untuk impor jagung yang diusulkan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tambahan anggaran itu diusulkan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI hari ini.

Mulanya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengajukan tambahan anggaran untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) Rp 20,22 triliun.

Anggaran itu dialokasikan untuk bantuan beras selama enam bulan Rp 16,6 triliun, bantuan pangan daging dan telur selama enam bulan Rp 834 miliar, penyaluran cadangan beras untuk SPHP Rp 1,5 triliun, penyaluran cadangan jagung untuk SPHP Rp 535 miliar, dan penyaluran cadangan pangan kedelai Rp 637 miliar, dan penyaluran cadangan pangan untuk bencana alam dan keadaan darurat Rp 37 miliar.

Melihat hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyoroti anggaran penyaluran jagung. Dia meminta Arief untuk menjelaskan lebih detail.

"Bagian penyaluran jagung ini apa? Saya nggak paham, nggak tahu anggota lain paham nggak," kata Sudin.

Penjelasan Bapanas

Arief mengatakan, bantuan tersebut berbentuk subsidi agar peternak layer atau broiler dapat membeli pakan ayam dengan harga terjangkau. Dia bilang, bantuan ini dapat menekan harga jagung yang mahal sekaligus stabilisasi pasokan jagung.

"Stabilisasi pasokan dan harga pangan jagung (SPHP) seperti diketahui pada waktu para peternak layer atau broiler kekurangan pakan yang berasal dari jagung, biasanya kita mempersiapkan SPHP. Karena kalau untuk layer lebih dari 50% itu memang bergantung dari jagung, dan seperti yang sedang kita kerjakan dengan teman-teman peternak, termasuk di Blitar, Lampung karena di sana source kita untuk unggas kami berikan bantuan di sana," jelasnya.

Kemudian, Sudin menimpali bahwa Kementerian Pertanian memperkirakan surplus jagung. Apabila ada subsidi jagung, Sudin menilai dapat menghamburkan uang negara.

Arief menjelaskan bahwa bantuan tersebut tidak digelontorkan setiap saat. Penyaluran itu dilakukan pada saat harga jagung tingkat petani meroket, misal beberapa waktu lalu mencapai Rp 8.000/kg, padahal peternak hanya mampu Rp 5.500-6.000 per kg.

"Karena di lain sisi kita juga memberikan harga acuan untuk ayam dan telur pak ketua, sehingga izinkan kami memasukkan ini, karena fasilitas distribusi sudah masuk di anggaran Deputi I dan penambahan SPHP ini memang diperlukan untuk jagung, juga nanti kedelai untuk perajin tahu tempe di saat harga itu di atas. Jadi pada saat harga di sumber utamanya luar negeri kedelai itu tinggi, kemudian currency rate tinggi, maka akan diberikan subsidi," terangnya.