Wacana subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menuai polemik. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyebut wacana tersebut tidak tepat direalisasikan jika masih banyak masyarakat yang berdesakan saat menggunakan KRL.

Djoko menyoroti saat tarif dibuat berbeda, sementara suasana di dalam gerbong KRL yang semakin sesak karena kebanyakan kereta cuma 8 rangkaian.

Sebagai informasi, ada tiga jenis KRL yang beroperasi di Jabodetabek, yakni rangkaian 8 gerbong, 10 gerbong, dan 12 gerbong. Namun belakangan, mayoritas kereta yang beroperasi adalah 8 rangkaian dan 10 rangkaian.

"Meskipun ini juga menuai pro dan kontra mengingat ketika diluncurkan saat ini diwacanakan pada saat yang kurang tepat, yaitu layanan KRL sekarang justru banyak kekurangannya," kata Djoko saat dihubungi detikOto, Senin (2/9/2024).

"Katakanlah kalau pagi hari, itu yang 1 rangkaian 12 kereta, sekarang sudah menurun, ada yang 10 dan 8, sehingga berdesak-desakan, sementara penggunanya masih tetap," jelasnya lagi.

Djoko menambahkan harusnya pemerintah berterima kasih kepada masyarakat yang mau beralih ke transportasi umum. Satu hal yang disoroti adalah KRL terkenal dengan murah dan cepat.

"Pemerintah memang sangat concern sekali pada public transport. Tapi tidak hanya di kereta api. Masih dibutuhkan bagaimana memberi subsidi atau PSO untuk angkutan darat, khusus KRL ini tetap harus ada subsidi, pemerintah harus terima kasih bagi masyarakat yang mau beralih menggunakan angkutan umum, baik masyarakat yang captive maupun punya pilihan pun melihat KRL ini transportasi yang cepat dan murah dibandingkan kalau membawa kendaraan pribadi," ujar Djoko.

Imbasnya saat ini KRL masih menjadi primadona untuk sarana transportasi. "Setelah tahun 2013 dilakukan pembenahan untuk KRL ini cukup banyak penggunanya yang dulunya 2013 sekitar 350 ribu penumpang per hari sekarang sudah mencapai 1 juta penumpang per hari," kata Djoko.

Rencana skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK awalnya muncul dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.

"Langkah ini merupakan tahapan untuk menuju penerapan subsidi tepat sasaran. Sedangkan untuk subsidi tepat sasaran sendiri saat ini masih dikaji dan nanti penerapannya pun bertahap, mungkin dimulai dengan penerapan tarif khusus untuk lansia, diffable dan pelajar atau mahasiswa baru selanjutnya ke masyarakat berpenghasilan rendah," tambah Djoko.

Dikutip detikFinance, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, turut menegaskan bahwa pembahasan skema subsidi KRL Jabodetabek berdasarkan NIK masih dibahas. Kajian skema subsidi pakai NIK sebetulnya sudah dilakukan sejak 2023, tapi dia mengatakan hal itu sampai saat ini belum direalisasikan.

"(Artinya hanya karena ada di Nota Keuangan mengenai subsidi pakai NIK, belum tentu bakal diterapkan tahun depan?) Iya, karena kan bisa aja dinamika situasinya ya. Kita juga lihat juga nanti seperti apa respon dari stakeholders," tutur Adita.

Adita menegaskan, bahwa tahapan pembahasan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK cukup panjang. Pihaknya perlu melakukan studi internal lintas sektoral bersama operator. Setelah tahap tersebut ditempuh, barulah pihaknya melakukan konsultasi publik.

Oleh karena itu, Adita menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Sebab, jika skema subsidi
lewat NIK yang memang diterapkan, sumber data NIK juga harus dipastikan.

"Sampai saat ini kita belum ada rencana (menaikkan tarif KRL)," tegasnya.