Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap, pemerintah belum membahas rencana pembatasan bahan bakar bensin (BBM) bersubsidi yang direncanakan pada 1 Oktober 2024.

"Belum ada pembahasan mengenai hal tersebut sampai saat ini," ujar Sri Mulyani singkat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Sri Mulyani membantah, wacana pembatasan BBM bersubsidi bertujuan untuk penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.

"(APBN) 2025 masih dalam tahap pembahasan dengan DPR, dan tidak ada pembahasan mengenai hal itu," tegas Sri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap, pembatasan pembelian BBM bersubsidi baru akan diberlakukan setelah peraturan menteri (permen) diterbitkan.

"Pembatasan ini akan dilaksanakan setelah permen-nya resmi keluar," ujar Bahlil di Jakarta pada Selasa (27/8/2024).

Dia juga mengonfirmasi kemungkinan pelaksanaan pembatasan pada 1 Oktober 2024.

Merespons isu ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa rencana pembatasan BBM bersubsidi saat ini masih dalam tahap sosialisasi.

"Saat ini, kita masih dalam proses sosialisasi. Kita akan melihat bagaimana implementasinya di lapangan," kata Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (28/8/2024).

Jokowi menyebutkan dua alasan utama di balik rencana pembatasan ini yaitu mengurangi polusi udara di Jakarta dan efisiensi anggaran APBN, khususnya pada 2025.

"Pertama, terkait masalah polusi udara di Jakarta. Kedua, untuk efisiensi anggaran APBN kita, terutama pada 2025," jelas Jokowi.