Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial yang turut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/9/2024).

"Kami mewakili Komisi VIII DPR mengapresiasi Kemensos karena di tahun 2024 ini, angka kemiskinan lebih rendah dibanding ketika sebelum pandemi Covid-19 terjadi," ujar Ace.

Berdasarkan catatan, angka kemiskinan Indonesia, yang mana sebelum terjadi pandemi Covid-19, sebesar 9,22 persen. Namun di tahun 2024, angka kemiskinan mampu dikurangi menjadi 9,03 persen.

Pada raker ini, Komisi VIII DPR juga menyetujui usulan penambahan anggaran Kemensos pada pagu indikatif 2025. Anggaran sebesar Rp9,61 triliun diusulkan Kemensos untuk membiayai program yang belum teranggarkan, yaitu bantuan permakanan bagi lanjut usia, permakanan bagi penyandang disabilitas, serta bantuan ATENSI untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu (YAPI).

"Terima kasih atas dukungan bapak ibu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 9,61 triliun," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini seperti dikutip siaran pers Kemensos.

Sebelumnya, pada pagu indikatif 2025, terdapat tiga program yang belum teranggarkan dan beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan alokasi anggaran.

"Pagu indikatif 2025 Kementerian Sosial sebanyak Rp 77.188.005.512.000,- atau turun 3,49% sekitar Rp2,79 triliun dari pagu 2024," ujar Risma.

Padahal selama ini, Kemensos banyak menemukan lansia dan disabilitas terlantar yang bahkan sampai tidak bisa melakukan apa-apa karena kondisinya. Hadirnya program permakanan lansia dan disabilitas tersebut ditujukan sebagai bantuan bertahan hidup bagi mereka.

"Karena jika tidak ada ini, jangan sampai ada lansia dan disabilitas yang meninggal karena kelaparan, ini harus kita perjuangkan," kata Risma seraya menyebutkan anggaran program tersebut sudah diajukan, namun pagu yang disetujui tidak mengakomodasi program tersebut.

Risma juga memaparkan beberapa program dan kegiatan Kemensos yang mengalami penurunan anggaran pada pagu indikatif 2025. Penurunan anggaran tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan pusat data, honor dan dukungan operasional SDM PKH, Program Sembako, pengadaan alat bantu disabilitas, perbaikan sarana dan prasarana UPT, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta sertifikasi sumber daya kesejahteraan sosial dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.

"Jadi sebetulnya kami sudah mengusulkan cuma tidak disetujui, pagunya tidak dikasih," kata Risma.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB MF. Nurhuda sempat menyayangkan pengurangan anggaran Kemensos pada pagu indikatif 2025. Ini karena berbagai program yang tidak teranggarkan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Soal anggaran untuk SDM PKH ini kenapa ada pengurangan. Kami senang sekali kalau ibu mengusulkan kembali anggaran ini," kata Nurhuda.

Menanggapi tanggapan Nurhuda, Risma mengatakan Kemensos juga memperjuangkan untuk SDM PKH, namun porsi pagu anggaran yang diberikan kepada Kemensos belum sesuai dengan usulan yang telah dibuat sehingga diharapkan melalui DPR, usulan penambahan anggaran tersebut dapat direalisasikan.

Nurhuda juga memberi perhatian pada program permakanan lansia dan disabilitas, yang mana program tersebut sangat penting untuk dilanjutkan.

"Jangan sampai dihapus, karena kalau sampai ada lansia yang meninggal karena kelaparan, maka bisa menimbulkan masalah baru," sambung Nurhuda mengungkapkan pernyataan yang senada dengan yang disebutkan oleh Risma saat awal pemaparan materi.

(miq/miq)