Batal Diusung PDI-P di Jakarta, Anies Bantah karena Tak Mau Jadi Kader, tapi Singgung Kasus Hukum Penulis JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan , bicara soal komunikasi yang pernah terjalin dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) terkait pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Dikutip dari wawancara eksklusif Najwa Shihab dengan Anies dalam program Mata Najwa , mantan calon presiden (capres) ini mengungkapkan, pencalonannya di Jakarta berawal dari adanya usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) empat partai politik (parpol). Salah satunya usulan yang berasal dari DPD PDI-P Jakarta. Atas dasar itu, komunikasi antara Anies dan PDI-P mulai berjalan. “Percakapan saya dengan PDI-P sudah cukup serius, dan kita melihatnya ini lebih dari urusan pilkada kemarin, tapi ini adalah perjuangan bersama bagaimana aras besar yang selama ini berada di dalam dua polar berbeda itu bisa sinergi bersama,” kata Anies dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Senin (2/9/2024). Kompas.com telah mendapatkan izin Najwa Shihab untuk mengutip wawancara eksklusifnya dengan Anies Baswedan. Bahkan, Anies melanjutkan bahwa keseriusan tersebut dapat dilihat saat dirinya diundang hadir ke DPD PDI-P Jakarta pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Kemudian, pada Senin, 26 Agustus 2024, dia juga diundang hadir ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P. Akan tetapi, akhirnya PDI-P memutuskan untuk mengusung Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta . Hanya saja, terkait kegagalannya diusung PDI-P maju sebagai bakal calon gubernur (cagub) di Jakarta, Anies mengatakan bahwa bukan karena tidak ingin menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Bahkan, menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDI-P agar dirinya bergabung menjadi kader banteng. “Sama sekali tidak pernah. Jadi, tidak pernah ada pembicaraan tentang menjadi anggota dengan semua pimpinan,” ujarnya. Anies mengatakan, tidak adanya pembicaraan menjadi kader itu juga sudah diungkap oleh Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus. Dia pun menyebut pernah menanyakan perihal kemungkinan adanya syarat menjadi kader tersebut dalam komunikasinya dengan utusan PDI-P. Namun, dijawab bahwa tidak ada syarat tersebut. “Yang saya alami tidak pernah ada percakapan itu. Tidak pernah ada pertanyaan, 'Pak Anies, Anda bersedia jadi kader atau tidak'. Tanyakan kepada Pak Ahmad Basarah, tidak pernah. Tanyakan kepada Pak Said Abdullah yang kemudian menjadi utusan, enggak ada sama sekali,” katanya. Oleh karena itu, Anies membantah bahwa kegagalan diusung PDI-P pada Pilkada Jakarta dikarenakan dirinya tidak bersedia bergabung menjadi kader partai. “Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya menjadi sebab. Tetapi, apa pun keputusannya saya hormati. Saya tidak mau berspekulasi. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, yang saya alami,” ujarnya. Namun, Anies sempat menyinggung perihal dugaan adanya kasus-kasus hukum yang membuat dinamika pencalonan menjadi berubah. Menurut Anies, saat datang ke DPP PDI-P pada 26 Agustus 2024, dia sempat berbincang dan berdiskusi dengan politikus PDI-P, Rano Karno. Diketahui, Anies sempat digadang-gadang bakal diduetkan dengan Rano Karno sebagai bakal cagub dan calon wakil gubernur (cawagub) yang akan diusung PDI-P pada Pilkada Jakarta 2024 . Kemudian, Anies mengatakan, dia akhirnya diminta menunggu kabar selanjutnya terkait pencalonan tersebut karena ada perkembangan baru terkait kasus-kasus yang diduga terkait dengan hukum. "Lalu, sampai ke ada pesan datang kepada saya dan menyampaikan, 'Pak Anies ini ada perkembangan baru menyangkut beberapa case-case '. Jadi kita tunggu dulu sampai case-case yang sedang dimunculkan waktu itu, itu bisa dikendalikan,” katanya. “Kelihatannya case-case hukum ya,” jawab Anies saat dicecar oleh Najwa perihal kasus yang dimaksud tersebut. Hanya saja, Anies menolak menceritakan secara detail mengenai kasus-kasus tersebut. “Saya barangkali tidak usah cerita detailnya tapi ada case-case yang membuat ini harus dikelola dulu dan sesudah itu baru nanti saya dikabarin,” ujarnya. Namun, PDI-P akhirnya memajukan dua kadernya sebagai bakal cagub dan cawagub di Jakarta, yakni Pramono Anung-Rano Karno. Sebagaimana diberitakan, dalam pidatonya di kantor DPP PDI-P pada 22 Agustus 2024, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sempat angkat bicara soal usulan mengusung Anies pada Pilkada Jakarta. Megawati sempat meminta Anies untuk nurut jika ingin maju pada Pilkada Jakarta bersama PDI-P. "Dia bener nih kalau mau sama PDI-P? Kalau mau PDI-P, jangan kayak gitu dong ya. Mau enggak nurut ya? Iya dong," ujar dia. Dalam kesempatan itu, Megawati pun menyinggung upaya PDI-P yang selama ini susah payah mencari koalisi untuk bisa mengusung kepala daerah. Namun, Presiden ke-5 RI tersebut menyebut bahwa kini ada pihak yang justru mendadak meminta partainya mendukung Anies pada Pilkada Jakarta 2024. "Lho saya tuh jadi suka garuk-garuk kepala lho, enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, bingung saya lho. Kamu ke mana ya kemarin sore ya? Lho iyalah, mbok jangan gitu dong,” kata Megawati Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pilkada PDI-P Adian Napitupulu sempat membantah bahwa bakal calon kepala daerah yang akan diusung partainya harus merupakan kadernya. "Enggak lah, di banyak tempat juga tidak (kader)," kata Adian dalam acara Gaspol, dikutip dari akun YouTube Kompas.com pada 27 Agustus 2024. Menurut dia, PDI-P menyesuaikan pemilihan kepala daerah dengan dinamika di daerah masing-masing. Adian menegaskan bahwa PDI-P ingin bakal cagub yang diusung benar-benar memiliki visi yang sama dan dapat menyelesaikan berbagai masalah di wilayah yang akan dipimpinnya. Oleh karena itu, PDI-P memberikan kesempatan pada siapa pun yang ingin berkolaborasi untuk maju pada Pilkada 2024 meski itu bukan kadernya. Sementara, terkait dengan permintaan Megawati yang mewajibkan setiap orang menggunakan seragam partai jika ingin masuk PDI-P, itu merupakan hal yang wajar menurut Adian. "Tapi, kalau gue dengar dari pernyataan Bu Mega, kalau misalkan mau masuk PDI-P, ya, harus menggunakan seragam partai, wajar saja, dan tidak ada problem tentang masalah itu,” ujarnya. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.