Bisnis.com, JAKARTA — Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024—2029 di Komisi XI DPR pada Senin (2/9/2024). Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun mengungkapkan alasannya mengikuti seleksi meski telah terpilih kembali sebagai anggota DPR periode 2024—2029.

Misbakhun menyatakan keinginannya untuk mengawal program Asta Cita presiden terpilih Prabowo Subianto melalui peran di BPK. Menurutnya, rencana strategis (renstra) BPK harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah agar pemeriksaan BPK relevan dengan program pembangunan nasional.

“Proses menyelaraskan renstra BPK dengan RPJMN pemerintah harus berjalan. Jika tidak, pemeriksaan di BPK tidak akan mencakup program pembangunan. Renstra BPK ke depan harus berkaitan dengan yang menjadi program pemerintah, yakni Asta Cita,” ujarnya di ruang rapat Komisi XI.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini juga menyinggung masalah defisit anggaran dalam APBN. Ia menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak dan non-pajak untuk menutup defisit tersebut. Misbakhun juga berharap kolaborasi antara BPK dan DPR dapat ditingkatkan, mengingat kedua lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pengawasan serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

“Kolaborasi ini penting agar setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola, dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Misbakhun, yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR.

Selama sesi pendalaman, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP, Wartiah, mengapresiasi pengalaman Misbakhun sebagai anggota dewan yang dikenal vokal dalam mengkritisi kinerja pemerintah. Menurut Wartiah, pengalaman tersebut menjadi modal kuat bagi Misbakhun untuk menjadi anggota BPK yang potensial.

“Misbakhun merupakan anggota dewan yang kritis dan memiliki pengalaman yang sangat berharga sebagai mitra BPK,” ungkap Wartiah.

Misbakhun adalah salah satu calon anggota BPK 2024—2029 yang mendapat perhatian publik, terutama karena statusnya sebagai anggota partai politik yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Selain Misbakhun, politisi Partai Nasdem Eva Yuliana, mantan pimpinan KPK Laode Muhamad Syarif, mantan deputi Komisioner OJK Dumoly Freddy Pardede, serta Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Kejaksaan Agung Erryl Prima Putera Agoes juga menjadi calon yang mendapat sorotan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara, sebelumnya mengungkapkan bahwa uji kepatutan dan kelayakan untuk 74 calon anggota BPK akan berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menetapkan lima calon anggota BPK terpilih untuk periode 2024—2029.

"Bisa jadi, tanggal 4 [September] langsung kita putusin," jelas Amir.