Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menegaskan, setiap tanah khususnya yang berada di Bumi Majapahit diharuskan untuk memiliki sertifikat. Hal tersebut dijelaskan saat menghadiri acara Penyuluhan Hukum dan Bakti Sosial yang diadakan dalam rangka peringatan HUT Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke 116 dan HUT Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ke 37.

Pada giat yang bertajuk ‘Notaris dan PPAT Masuk Desa’ tersebut, Bupati mengatakan bahwa Kabupaten Mojokerto telah ditunjuk oleh Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menjadi kabupaten lengkap. Oleh karena itu, Bupati menghimbau agar tidak ada tanah di Kabupaten Mojokerto yang belum tersertifikatkan.

“Kabupaten Mojokerto sudah ditunjuk oleh Menteri ATR/BPN untuk menjadi kabupaten lengkap, jadi tidak boleh ada tanah yang tidak ada sertifikatnya, semua tanah harus ada sertifikatnya, harus ada kejelasan kepemilikannya. Selain itu, dengan adanya sertifikat tanah diharapkan bisa menghindari kemungkinan sengketa yang terjadi ke depannya,” ungkapnya di Balai Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, Senin (15/7/2024).

Sebagai informasi, kota/kabupaten dinyatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah terpetakan dan lengkap baik secara spasial dan yuridis yang ditandai dengan data buku tanah dan surat ukur yang diunggah telah akurat antara dokumen fisik dan elektronik. Bupati berharap agar kegiatan penyuluhan hukum dan bakti sosial tersebut bisa bermanfaat bagi warga Desa Lebakjabung.

“Ini tadi berbagi pengetahuan terkait masalah hukum waris, mudah-mudahan bermanfaat dan sekaligus juga memberikan bantuan sosial untuk warga masyarakat Desa Lebakjabung. Acara yang diadakan oleh para Notaris Mojokerto ini untuk memperingati ulang tahun yang ke 116 untuk INI dan yang ke 37 untuk IPPAT, mudah-mudahan untuk INI dan IPPAT anggotanya diberi kesehatan, kelancaran, dan selalu eksis dalam mendampingi seluruh masyarakat dalam urusan hukum,” jelasnya.

Dalam momen tersebut, tampak Bupati menyerahkan secara simbolik bantuan sosial yang berasal dari notaris dan PPAT Mojokerto untuk diserahkan kepada warga sekitar. Turut hadir Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mojokerto Budiono, dan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto. [tin/ian]