Pengusaha di Bali mengeluhkan masuknya pengusaha asing ke Pulau Dewata, namun sayangnya tidak diatur secara khusus pemerintah. Mereka turut menikmati produk subsidi seperti LPG 3 kilogram hingga BBM Pertalite

Pengusaha menilai perlu ada aturan khusus dari pihak Imigrasi, khususnya bagi pemegang visa permanent resident atau izin tinggal tetap yang membuka usaha. Mengingat mereka tinggal dan membuka usaha di Bali tanpa membayar pajak ke pemerintah.

Merespons keluhan tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut permasalahan tersebut sudah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut pemerintah bakal menertibkan pekerja ilegal yang berasal dari luar.

"Bali ini memang baru kebetulan minggu lalu kita bicarakan ini bersama-sama dengan Pak Luhut, langsung panggil meeting dengan Pemda, Gubernur, Wali Kota, untuk menertibkan banyaknya pekerja ilegal yang berasal dari luar," katanya dalam APEC BAC Indonesia: Optimisme dan Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Minggu (30/8/2024).

Rosan juga menyebut pemerintah bakal melakukan perbaikan terkait perizinan berusaha. Nantinya hal tersebut juga menyangkut dengan izin terhadap One Single Submission (OSS).

"Dan kita juga perlu merapikan lagi beberapa perizinan, sehingga nanti masukan ke Pemda dan Marves itu akan kita lakukan di dalam OSS dalam hal untuk bisa mendeteksi dan yang berhubungan dengan usahanya," tuturnya.

"Jadi itu yang sekarang yang mulai berjalan diskusinya. Tapi nanti kita dengarkan juga dari dunia usaha apa yang bisa kita lakukan. Ini baru minggu lalu kita bicarakan. Karena masukan dari Ketua Umum KADIN Bali juga, makanya saya sampaikan ke Pak Luhut juga," pungkas Rosan.