Pramono dan Risma, Dua Menteri Jokowi yang Maju Pilkada serta Wacana Mundur dari Kabinet Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –  Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) 2024 melibatkan sejumlah kandidat dari kalangan menteri dan pejabat setingkat menteri. Dua pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut mendaftarkan diri sebagai calon gubernur di Jakarta dan Jawa Timur. Di Pilkada Jakarta , Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung maju sebagai calon gubernur, berpasangan dengan mantan Gubernur Banten Rano Karno. Sedangkan, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur (Jatim), didampingi KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) sebagai wakilnya. Pendaftaran kedua pasangan tersebut telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat, dengan batas waktu pendaftaran sudah berakhir pada 29 Agustus 2024. Setelah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur, Risma menemui Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (30/8/2024). Risma dikabarkan juga membahas kemungkinan mundur dari jabatannya sebagai menteri. Namun, Risma memilih tak berkomentar ketika ditanya mengenai isu tersebut, hanya melemparkan senyum dan menangkupkan kedua tangan. Terpisah, Presiden Joko Widodo mengonfirmasi pertemuannya dengan Risma di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat pagi. Pertemuan tersebut membahas pencalonan Risma sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur. "(Pertemuan tadi pagi) Berkaitan dengan pencalonan Bu Risma untuk calon Gubernur di Provinsi Jawa Timur," kata Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024). Jokowi menyatakan, ia merestui langkah Risma untuk maju dalam Pilkada Jatim 2024. Saat ditanya mengenai kemungkinan Risma mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena ikut Pilkada, Jokowi menganggap langkah itu lebih baik. Namun, berdasarkan peraturan dalam UU Pilkada, tidak ada kewajiban bagi seorang menteri, pejabat setingkat menteri, atau kepala lembaga yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk mundur dari jabatannya. "Ya itu lebih baik. Tapi kalau tidak (mundur), aturannya kan tidak apa-apa, memperbolehkan," jelas Jokowi. Sementara itu, Pramono mengaku masih akan berdiskusi dengan Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait keputusan mundur atau tidaknya dari jabatan Sekretaris Kabinet. Sebab, menurut dia, berdasarkan peraturan yang ada, hanya ASN dan TNI/Polri yang wajib mundur ketika mengikuti pilkada . "Kalau pertanyaannya apakah ingin mundur atau tidak, tentunya saya dengan Ibu Mega dan Presiden Jokowi, saya akan bicara (diskusi)," ujar Pramono saat ditemui usai pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024). Pramono menyatakan, secara pribadi ia sudah berencana mengajukan pengunduran diri karena diusung sebagai calon gubernur Jakarta 2024, tetapi keputusan akhir tergantung pada saran Presiden Jokowi. "Saya sebenarnya secara pribadi sudah berkali-kali ingin mengajukan mundur. Tetapi kan tentu untuk bisa mundur atau tidak itu tergantung dari Presiden," imbuhnya. Dalam kesempatan lain, Jokowi mengungkapkan, Pramono juga telah meminta izin kepadanya untuk maju Pilkada Jakarta pada Senin (26/8/2024). Kepala Negara mengatakan, Pramono punya hak politik untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta, begitu pula dengan PDI-P yang mengusung Pramono. Saat itu, Jokowi tak berkomentar banyak saat merepons isu Pramono mundur dari Seskab usai maju pilkada. Dia mengatakan, Pramono baru mendaftar sebagai calon gubernur sehingga akan ada proses lanjutan yang perlu dilakoni. " Wong baru daftar (jadi peserta pilkada) kalau sudah selesai semestinya ada proses selanjutnya ya," ujar Jokowi di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024), dikutip dari keterangan resmi. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.