Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan strategi menjaga keberadaan kelas menengah di Indonesia saat ini. Menurut Airlangga, kelas menengah memiliki peran vital membawa perekonomian dalam negeri naik kelas, menuju Indonesia Emas 2045.

Airlangga menyampaikan hal itu dalam dialog ekonomi dalam rangka merayakan HUT ke-58 Kemenko Perekonomian di gedung AA Maramis, Selasa (27/8/2024). Dalam acara ini, Airlangga mengundang sejumlah eks menko perekonomian terdahulu, di antaranya Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Aburizal Bakrie, Chairul Tanjung, Darmin Nasution hingga Sri Mulyani.

Menurut Airlangga, kelas menengah merupakan motor utama penggerak ekonomi. Kelas menengah juga dinilai memiliki peran strategis mendukung perekonomian, mulai dari berkontribusi terhadap kewirausahaan hingga penciptaan lapangan kerja.

"Oleh karena itu, untuk menjaga kelas menengah kita perlu mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi karena ini akan mendorong kelas menengah kita untuk terus tumbuh dan mengurangi mereka yang expiring middle class ataupun penurunan dari kelas menengah itu sendiri," katanya.

Airlangga menyampaikan, pemerintah saat ini tengah berupaya menjaga eksistensi kelas menengah di Indonesia melalui berbagai program, seperti program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, PBI, pembayaran iuran yang ditanggung pemerintah untuk kesehatan, dan kredit usaha rakyat.

"Berbagai program ini diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah," ucapnya.

Khusus untuk insentif pajak, Airlangga menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi persetujuan untuk mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk sektor perumahan.

"Insentif PPNDTP akan diberikan sebesar 100%. Ini sampai dengan Desember 2024. Peraturan menteri keuangan (PMK)+nya akan disiapkan ibu menteri keuangan," tuturnya.

Selain itu, sambung Airlangga, pemerintah juga tengah mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP dari semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan mendorong kemampuan kelas menengah untuk mendorong sektor konstruksi. Kita ketahui sektor konstruksi dan perumahan itu multiplier effect-nya tinggi," pungkasnya.