Anggaran Minim, Kemendes Diharap Utamakan Program Efektif dan Bermanfaat Penulis JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta supaya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) lebih baik dalam membuat program supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat pedesaan. Menurut Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras, dari alokasi anggaran Kemendes buat 2025 sebesar Rp 2,3 triliun terlihat alokasi anggaran dari pemerintah untuk kementerian itu sangat terbatas. Maka dari itu, Aras berharap Kemendes lebih jeli dalam membuat program supaya manfaatnya benar-benar bisa dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat pedesaan. "Karena ini anggarannya terbatas, harapan kami supaya jelas juga bekasnya juga di pedesaan, bisa menghindarkan banyak desa tertinggal menjadi sedikit lebih maju itu program-programnya jangan juga kecil-kecil begini," kata Aras dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Desa PDTT membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Kementerian Desa PDTT, dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Aras mengambil contoh program pendampingan pembentukan desa inklusi dan sistem akuntabilitas sosial di desa. Alokasi anggaran buat program itu dengan sasaran 10 desa sebesar Rp 1,15 miliar, atau sekitar Rp 115 juta per desa. "Ini dipakai pegawai berapa? Sampai ke masyarakat berapa? Untuk kegiatan-kegiatannya apa, berapa kali pertemuan dan seterusnya," ujar Aras. "Sehingga ini kan akan bias, dan bisa jadi bekasnya juga enggak kelihatan," sambung Aras. Aras berharap di masa mendatang Kemendes melakukan verifikasi secara cermat bidang mana saja di desa yang perlu perhatian khusus dari mereka. Harapannya supaya program yang mereka laksanakan efektif dan berjalan dalam jangka panjang. "Ada peningkatan status sosial atau status ekonomi masyarakat," ucap Aras. Aras juga mengambil contoh program pembangunan jalan dan jembatan desa atau pengentasan stunting. Menurut dia, lebih baik program itu diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Kesehatan supaya tidak tumpang tindih dan lebih efektif. "Sehingga Kemendes fokus bagaimana masyarakat desa yang tertinggal, yang terisolasi bisa maju sedikit, sehingga kehadiran Kemendes betul-betul bisa membuat desa tertinggl mandiri, naik statusnya," kata Aras. Selain itu, Kemendes diharap mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk pelaksanaan program di masyarakat ketimbang buat menopang gaji dan belanja pegawai. "Karena tujuan kita adalah membangun untuk masyarakat," ucap Aras. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.