Tak Didukung PDI-P, Deputi I KSP Mundur dari Pencalonan Gubernur Maluku Tim Redaksi AMBON, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur Maluku, Febry Calvin Tetelepta, memutuskan mundur dari pencalonan Pilkada 2024. Pengunduran diri Deputi I Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dari pencalonan gubernur  diumumkan Febry kepada para pendukung dan tim relawannya melalui sebuah video pada Minggu (25/8/2024). "Kepada seluruh masyarakat Maluku, seluruh pendukung, relawan, dan segenap tim pemenangan, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas segala jerih payah yang telah dilakukan selama ini atas segala pengorbanan materi doa dan kerja keras serta dukungan yang telah diberikan," kata Febry. Ia mengatakan, seluruh proses pendaftaran penjaringan calon gubernur Maluku telah dilalui, baik di PDI-P maupun partai lain. Namun, pada akhirnya PDI-P yang merupakan partainya memutuskan untuk mendukung figur lain pada Pilkada Maluku . Sebagai kader partai wong cilik , Febry mengaku menghormati keputusan DPP PDI-P yang tidak memberi rekomendasi kepadanya untuk maju pada Pilkada Maluku. Fabry mengaku tunduk pada keputusan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. "Saya menghormati segala keputusan partai, dari itu saya mengatakan untuk mengundurkan diri dari pencalonan pada Pilkada Maluku 2024," ujarnya. Adapun PDI-P memilih mengusung mantan Pangdam XV Pattimura Jeffry Apolly Rahawarin untuk maju pada Pilkada Maluku. Menurut Febry, setelah rekomendasi PDI-P dikeluarkan, sejumlah partai sempat mendekatinya dan menawarkan untuk tetap maju meski tanpa dukungan PDI-P. Apalagi, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat pencalonan ambang batas kepala daerah yang memudahkan setiap figur untuk ikut pilkada. "Namun, komitmen untuk menghormati keputusan PDI-P tetap menjadi pilihan sesuai dengan pernyataan saya saat mendaftar di DPD PDI-P Maluku tanggal 27 April 2024 yang selalu saya pegang sampai saat ini," ungkapnya. "Bahwa saya mengikuti proses dengan baik dan saya letakkan proses penilaian obyektif kepada DPP PDI-P, saya menghargai dan mengikuti keputusan partai," tambahnya. Menurut Febry, sikap menjaga integritas, loyalitas, kejujuran, serta kesatuan kata dan perbuatan harus tetap diutamakan dalam menyikapi setiap realitas politik yang dihadapi. Sebab, sikap tersebut akan memperteguh jati diri seseorang. "Itu akan menjadi budaya dan kehormatan identitas seorang anak Maluku, itu telah menjadi barang langka di tanah raja-raja tercinta ini," ungkapnya. Ia menambahkan, usaha untuk berbuat baik demi kemajuan Maluku tidak hanya dilakukan saat menjabat sebagai gubernur, tetapi bisa dilakukan oleh siapa pun. "Jabatan gubernur Maluku bagi saya bukan segala-galanya. Kontribusi untuk membuat perubahan untuk bikin bae Maluku tetap bisa kami laksanakan dari mana pun dan kapan pun," katanya. Kedewasaan politik Febry dalam menerima keputusan partainya itu berbeda dengan Barnabas Orno yang juga gagal meraih rekomendasi PDI-P untuk maju pada Pilkada Maluku. Sebab, saat tidak mendapat rekomendasi PDI-P, Orno yang merupakan kader partai dan juga mantan wakil gubernur Maluku ini langsung merespons dengan menyalahkan keputusan partainya mendukung calon lain. Orno juga memutuskan mundur dari keanggotaan PDI-P. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.