FAJAR.CO.ID -- Hubungan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto dikabarkan retak. Keputusan Koalisi Indonesia Maju atau KIM membatalkan pengesahan revisi Undang-undang Pilkada disebut salah satu indikator keretakan tersebut.

Pihak Istana pun merespons kabar hubungan retak antara Prabowo-Jokowi tersebut. Staf Khusus (Stafsus) Presiden Juri Ardiantoro menyebut ada upaya adu domba di balik isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Melansir ANTARA, Juri Ardiantoro menyebut
upaya adu domba tersebut sengaja dirancang untuk mengganggu keberlanjutan pemerintahan.

Istana membantah isu keretakan antara Prabowo dan Jokowi melalui keterangannya di Jakarta, Senin (26/8).

"Jika ada upaya mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih saat ini retak adalah upaya mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” katanya.

Juri mengatakan adu domba tersebut dirancang dengan merangkai berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian yang terjadi belakangan ini, kemudian menyimpulkan dengan nada yakin bahwa telah terjadi keretakan.

Dia menjelaskan terkait fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini adalah meletakkan pondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.

Menurut Juri, Presiden Joko Widodo memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Prabowo yang merupakan Presiden Terpilih untuk menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan.