Klaim Didukung Ratusan DPC, Pendukung PBNU Bakal Gelar Muktamar PKB Tandingan di Jakarta Tim Redaksi BADUNG, KOMPAS.com- Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 24-25 Agustus 2024 di Bali memicu wacana acara tandingan di Jakarta yang diembuskan oleh sejumlah pendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ). Mereka menyatakan diri sebagai fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB setelah menerima mandat dari puluhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan ratusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB. Sekretaris DPP PKB Malik Haramain menjelaskan, beberapa pertimbangan mendasari rencana muktamar tandingan ini.   Salah satunya, Muktamar ke-6 PKB yang digelar saat ini dianggap tidak sah dan cacat secara hukum. Menurutnya, muktamar ini tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB pada 23 Juli 2024, yang mengamanatkan pelaksanaan muktamar dilakukan usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mandat dari puluhan DPW dan ratusan DPC PKB, baik yang sudah dipecat sebelum pelaksanaan muktamar maupun yang masih aktif, telah diterima. "Untuk selanjutnya surat mandat ini kita konsultasikan kepada PBNU. Karena PBNU lah yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Karena PBNU lah yang membentuk Partai Kebangkitan Bangsa," kata Malik dalam konferensi pers di Badung, Bali, Sabtu (24/5/2024) malam. Fungsionaris DPP PKB sesuai surat mandat tersebut mencakup Syaikhul Islam sebagai Ketua DPP PKB, Malik Haramain sebagai Sekretaris DPP PKB, dan Unais Ali Hisyam sebagai Dewan Syura DPP PKB. Mandat dari ratusan DPC PKB diterima karena ketidakpuasan terhadap muktamar saat ini. Mereka menginginkan PKB kembali pada AD/RT saat pertama kali dibentuk pada tahun 1998, saat para kiai dan ulama memiliki peran sentral dalam kepengurusan PKB.   Namun, AD/RT hasil Muktamar 2019 membuat peran kiai dan ulama dalam dewan syuro PKB hanya sebatas pengawas. "Panel atau seruan moral PBNU yang meminta agar PKB dikembalikan kepada NU adalah untuk memulihkan peran, posisi, eksistensi para ulama, pada kiai, bisa kembali dipulihkan seperti awal berdirinya PKB tahun 1998," sebut Malik. Pelaksanaan muktamar tandingan direncanakan berlangsung di Jakarta pada 2-3 September 2023. Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Lukman Edy, dipercaya mempersiapkan pelaksanaan muktamar dan menyusun kepanitiaan, baik Organizing Committee maupun Steering Committee. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.