Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan alias PDIP memiliki kans untuk mengusung calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada Jakarta setelah DPR batal mengesahkan amandemen Undang-undang Pilkada.

Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku heran jika ada pihak yang mencoba meminta dukungan PDIP untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024. 

Menurut Megawati, PDIP tidak akan memberikan dukungan semudah itu kepada Anies Baswedan, karena khawatir insiden pembangkangan yang dilakukan Jokowi kembali terjadi di Anies Baswedan.

"Lho saya tuh jadi suka garuk garuk kepala lho, enak amat ya. Sekarang kita dicari ini dukungannya, bingung saya lho. Kamu kemana ya kemarin sore ya? Lha iya lha, mbok jangan gitu dong hmmm," kata Mega Kantor DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Kamis (22/8).

Dia mempertanyakan kepada publik yang mendorong PDIP agar dukung Anies. Lantas, dia bertanya apakah Anies Baswedan bisa nurut kepada dirinya dan PDIP jika diberikan dukungan di Pilkada Jakarta 2024?

"Eh, aku bilang enak aja ya, ngapain gua disuruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau ama PDI? Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong, ya. Mau enggak nurut?" imbuhnya. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan peluang Anies diusung PDIP pada Pilkada DKI Jakarta 2024, apabila memiliki komitmen terhadap ideologi partai banteng.

"Ya (masih berpeluang), selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, (hingga) platform partai," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, dikutip dari Antara.

Dia mengatakan Anies juga harus berkomitmen dalam menyiapkan visi dan misi partai terutama tentang politik tata ruang di Jakarta.

"Kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka," katanya.

Selain itu, Anies harus mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Menurutnya, apa pun yang dilakukan oleh Anies nantinya adalah untuk negara, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

Oleh karena itu, Hasto menegaskan komitmen tersebut hanya bisa diidentifikasi lewat status sebagai kader.

"Selama hal-hal tersebut sudah disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan," ungkap Hasto.