"Ini kan hati nurani mulai bergerak, tapi melihat demokrasi menjadi apa ya," kata Megawati saat menyampaikan pidato politik di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Ia memahami, unjuk rasa itu merupakan protes masyarakat atas tindakan DPR RI yang dinilai tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada. Sebab, DPR menyiasati keputusan MK  dengan merumuskan ambang batas sebesar 6,5 sampai 10 persen suara sah dalam RUU Pilkada hanya berlaku bagi partai politik non-kursi di DPRD. 

Selain itu, DPR juga menentukan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Karena itu, Megawati menegaskan dirinya akan patuh terhadap putusan MK. Ia menyebut, keputusan MK adalah final dan mengikat.

Selain itu, DPR juga menentukan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Karena itu, Megawati menegaskan dirinya akan patuh terhadap putusan MK. Ia menyebut, keputusan MK adalah final dan mengikat.

"Untuk taat sepenuhnya pada putusan MK," tegas Megawati.

Presiden RI kelima ini merasa heran atas kinerja DPR yang dinilai telah bertindak sewenang-wenang. Ia heran, DPR yang merupakan wakil rakyat justru tidak mematuhi putusan MK.

"Ini urusan di DPR, ini DPR benar opo yo. Ini opo toh yo, sampai mentang-mentang," ucap Megawati.

Lebih lanjut, Megawati tak menginginkan ada penyempitan demokrasi, apalagi penjegalan terhadap calon kepala daerah pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.

"Karena semuanya merupakan calon pemimpin yang dipersiapkan dengan baik. Keberpihakannya pada wong cilik," pungkas Megawati.