Sumenep (beritajatim.com) – Sekitar 30 mahasiswa yang tergabung dalam PMII Universitas Bahaudin Mudhary (Uniba) Madura di Sumenep berunjuk rasa ke kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disbudporapar) setempat. Mahasiswa menuntut evaluasi kalender even Sumenep.

“Kalender even ini hanya buang-buang anggaran milyaran rupiah. Dampaknya bagi masyarakat tidak ada. Tidak bisa mendongkrak perekonomian warga,” kata salah satu orator, Deki, Senin (22/07/2024).

Ia membeberkan, berdasar data yang didapatnya, untuk tahun 2024 ada 104 even yang digelar Pemkab Sumenep. Sebagian even tersebut telah digelar mulai Januari 2024.

Untuk penyelenggaraan even itu diperkirakan menelan anggaran Rp 3,8 milyar. Namun Pemkab hanya mampu mengcover Rp 2,8 milyar dari APBD Sumenep untuk biaya 80 even. Selebihnya biaya penyelenggaraan even akan ditanggung oleh sponsor yang tidak mengikat seperti SKK Migas dan BUMN.

“Even-even yang katanya untuk meningkatkan perekonomian dan menarik wisatawan, ternyata hanya seremonial saja. Hanya menghambur-hamburkan uang belaka. Tidak jelas apa tujuannya,” tandasnya.

Sambil berorasi, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi kalender even Sumenep. Selain itu, mereka juga membawa poster-poster berisi kecaman terhadap kalender even. Diantaranya, ‘Optimalkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat’, ‘rakyat butuh kesejahteraan bukan seremonial’, ‘jangan miskinkan rakyat’, ‘APBD harus tepat guna jangan buang-buang dana’.

“Beberapa even terkesan dipaksakan. Asal berlangsung saja. Padahal dana yang digelontorkan tidak kecil. Ubah saja tagline Bismillah melayani menjadi memanipulasi,” tukasnya.

Ia menuding even tersebut tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) wisata Rp 800 juta lebih. “Seharusnya banyaknya even itu akan mampu mendongkrak PAD. Ternyata malah sebaliknya. Hanya menghambur-hamburkan uang,” teriaknya.

Ia menyebut beberapa even yang digelar tidak berkualitas. Seperti lomba mewarnai dan layangan putus. “Kalau cuma even seperti itu, anak OSIS juga bisa. Tidak perlu Pemkab,” cibirnya.

Karena itu, lanjutnya, PMII Uniba menuntut agar Kepala Disbudporapar mengevaluasi kalender even yang tidak berdampak pada urgensi dan ekonomi masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga meminta agar anggaran untuk even-even dievaluasi.

Sementara Sekretaris Disbudporapar, Raisul Kawin yang menemui para pengunjukrasa mengaku mengapresiasi aspirasi dan masukan masyarakat. Ia mengaku siap untuk berdiskusi dengan mahasiswa tentang kalender even, asalkan dibarengi dengan data.

“Ayo kita berdiskusi. Sajikan dengan data, agar tidak menjadi asumsi semata. Kami mengapresiasi saran dan kritik mahasiswa sebagai kontrol kinerja kami,” ucapnya. (tem/but)