Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut produk impor ilegal masih membanjiri pasar dalam negeri meski Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah terbentuk. Zulhas memberikan empat arahan kepada jajarannya.

Pertama, Zulhas mendorong agar koordinasi yang efektif antar instansi, baik tingkat pusat dan daerah. Menurutnya, kepala daerah, seperti gubernur dan bupati juga harus melek terkait isu ini.

"Tentu diperlukan koordinasi yang efektif antar instansi, antar pusat dan daerah. Kalau bupatinya nggak mau tahu, susah juga kita, nggak ngeh, juga repot. Atau gubernurnya nggak mau. Kenapa? Karena beda pilihan capres lah, repot gitu. Itulah penting koordinasi," kata Zulhas dalam acara Forum Koordinasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan, Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi setiap instansi. Dia menilai hal ini penting lantaran importir ilegal tersebut juga semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman, misalnya para importir ilegal membuat gudang di Tanah Abang hingga Mangga Dua dan menjual produk secara online. Biasanya, produk-produk tersebut dijual tidak membayar pajak dan tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Sekarang saking canggihnya itu orang luar negeri, markasnya di Tanah Abang, di Mangga Dua. Barang dari luar negeri juga, dia impornya dari mereka, datang ke sini ada warehouse, banyak. Barang-barang masuk warehouse, jualan online. Nggak ada SNI-nya, nggak bayar pajak warehouse kita. Oleh karena itu peningkatan kapasitas kompetensi penting karena ini berkembang terus kan," jelasnya.

Ketiga, Zulhas juga mendorong edukasi ke pedagang karena banyak pedagang yang belum mengetahui perbedaan barang legal dan ilegal. Zulhas meminta peningkatan kerja sama antar pihak terkait untuk memberantas serbuan impor ilegal.

"Kita minta diberikan edukasi, agar mereka juga menjual produk-produk yang legal, yang benar. Yang benar itu seperti apa? Dia juga nggak tahu. Penjual-penjual ritel itu nggak tahu dia. Ini legal apa enggak, dia nggak ngerti Pak. Jadi itu perlu edukasi untuk pencegahan," jelasnya.

Keempat, Zulhas menilai pentingnya penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti, Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian hingga Kejaksaan. Zulhas menyebut aparat penegak hukum harus tegas agar dapat menimbulkan efek jera bagi importir nakal.

"Perkuat sinergi agar ada efek jera sambil kita membenahi sistemnya, diperbaiki, dibenahi, tetapi ada penegak hukum yang tegas," pungkasnya.