Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Pertemuan tersebut membahas mengenai konsesi tambang batu bara yang diberikan kepada PBNU.

Gus Yahya mengungkapkan PBNU telah menerima konsesi tambang seluas 26.000 hektare di Kalimantan Timur. Lahan tambang ini sebelumnya merupakan milik Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie.

"Produksinya baru sebagian dieksplorasi, masih dalam tahap awal. Kami belum mengetahui potensi secara keseluruhan karena eksplorasi yang dilakukan masih sangat terbatas. Namun, kami sudah bisa memulai produksi dan melanjutkan eksplorasi," jelas Yahya kepada wartawan.

Yahya menargetkan eksplorasi lahan tambang tersebut akan dimulai pada Januari 2025, setelah izin usaha pertambangan (IUP) dikeluarkan.

"Rencananya, setelah IUP dikeluarkan, kami akan segera memulai aktivitas. Mudah-mudahan pada Januari 2025 kami sudah bisa bekerja. IUP sudah siap dan legal," terangnya.

Namun, Gus Yahya mengakui hingga saat ini PBNU belum menyusun struktur organisasi untuk perusahaan yang akan mengelola tambang tersebut.

"Kami belum menyusun struktur lengkap untuk perusahaan ini. Informasi lebih lanjut akan diumumkan pada waktunya," pungkasnya.

Yahya menambahkan hilirisasi dan beberapa aspek teknis lainnya masih dalam proses koordinasi, termasuk dengan jaringan bisnis yang terkait dengan NU.

"Kami belum sampai pada tahap hilirisasi. IUP belum ditandatangani dan kami masih melakukan koordinasi dengan jaringan bisnis yang terkait dengan NU untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," lanjut Yahya.

Yahya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi atas pemberian konsesi tersebut. Ia menyatakan kesiapan PBNU untuk mengelola usaha pertambangan di lokasi yang telah ditentukan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas pemberian konsesi ini dan penerbitan IUP. Kami siap untuk memulai usaha pertambangan di lokasi yang telah ditetapkan," imbuhnya.