FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Polemik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Rumah Sakit Haji Jakarta menuai sorotan tajam Komisi VIII DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR RI Obon Tabroni mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Agama untuk membahas permasalahan tersebut.

Hal itu disampaikan Obon usai Komisi VIII menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. membahas Permasalahan Pekerja dan Pensiunan di Rumah Sakit Haji Jakarta.

“Intinya mereka (Kemenag) yang bikin aturan. Kementerian Agama jangan zalim deh, diselesaikan masalah ini, anggaran dia gede,” kata Obon di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Menurutnya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam Rumah Sakit Haji bukan merupakan urusan pekerja, melainkan manajemen.

Oleh karena itu, ia meminta pihak manajemen Rumah Sakit Haji untuk segera menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi di lingkungannya, termasuk membayar tunggakan yang menjadi hak-hak pekerja.

"Negara yang bikin aturan, negara yang melanggar. Kan aturan tenaga kerja jelas, masa negara melanggar? Jangan bikin malu Kementerian Agama itu,” tegasnya.

“Ya rasanya sangat zalim ketika persoalan ini muncul, kemudian tidak ada yang take over masalah ini, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap masalah ini, sehingga nasib mereka-mereka dari rumah sakit haji sampai dengan hari ini belum ada kejelasan,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia berharap persoalan ini diselesaikan dengan langkah-langkah konkret, sehingga hak-hak para pegawai selama bekerja dibayarkan hingga lunas. Terlebih, ada pegawai yang bahkan ketika sudah meninggal pun hak haknya belum dibayarkan.