Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo Mantan politisi PKB AS Hikam menegaskan PBNU tak bisa ambil alih PKB Dalam Negeri    Valiant Izdiharudy Adas    Rabu, 21 Agustus 2024 - 17:54 WIB

Elshinta.com - Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) AS Hikam merespon polemik yang terjadi antara PKB dan PBNU. Menurut AS Hikam mengatakan jika PBNU hanya menilai PKB secara aspirasional itu tak menjadi masalah, kemudian jika PBNU berniat untuk mengambil alih PKB itu yang tak diperbolehkan. 

 

"Kalau secara aspirasional dan sejarah itu ndak ada masalah (Menilai PKB). Masalahnya adalah kemudian kalau PBNU mengklaim bisa mengambil alih PKB dan pengganti siapapun yang ada di struktur PKB itu tidak bisa," kata Hikam kepada awak media di Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024). 

 

Kemudian, Mantan Mentri Ristek era Gus Dur ini juga mengatakan jika ada upaya tersebut artinya PBNU mengobol-obok rumah tangga orang lain. 

 

"Dan Anda tahu sendiri bagaimana nasibnya kalau orang mengobok-ngobok secara tidak sah rumah tangga orang lain," jelasnya. 

 

Tapi lagi-lagi, kata Hikam kalau secara aspirasi, historis, kultural haknya PBNU untuk menanyakan, mengklarifikasi kinerja PKB sebagai partai politik. 

 

"Hasil investigasi atau pertanyaan-pertanyaan aspirasi ini disampaikan kepada DPP PKB. Kemudian (PKB) harus menjawab ini, di dalam cara lembaga mereka," jelasnya. 

 

Ia menegaskan kalau PBNU ingin mengambil alih PKB itu tidak bisa dibenarkan. 

 

"Sama halnya seperti PKB karena tak suka dengan PBNU. Maka PBNU harus dibuat Majelis Luar Biasa, sama saja itu juga tidak bisa," terasnya. 

 

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhamin Iskandar atau Cak Imin tidak memenuhi undangan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk berdialog dan meminta keterangan terkait hubungan dua lembaga tersebut pada hari ini Rabu (21/8/2024).

 

Sedianya, Cak Imin diundang untuk datang ke Gedung PBNU di Jakarta Pusat pada pukul 12.30 WIB.

 

Namun, setelah lebih dari satu jam menunggu tim panel menyimpulkan Cak Imin tidak akan datang memenuhi undangan tersebut.

 

Ketua PBNU sekaligus anggota Tim Panel Pansus PKB bentukan PBNU, Umarsyah, mengatakan hal tersebut terindikasi dengan tidak adanya informasi sedikit pun mengenai akan hadir atau tidaknya Cak Imin ke Gedung PBNU.

 

"Tetapi sampai saat ini, tidak ada informasi sedikit pun mengenai apakah beliau akan hadir atau tidak. Setelah satu jam lebih kita menunggu, kita simpulkan Pak Muhaimin tidak hadir. Pertanyaannya adalah kenapa tidak hadir?" Kata Umarsyah saat konferensi pers di Gedung PBNU Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2024).

 

Umarsyah mengatakan sedianya bila Cak Imin datang, ada tiga hal pokok yang akan diklarifikasi secara langsung.

 

Pertama, kata dia, adalah soal kewenangan Dewan Syuro PKB yang semakin hari semakin menipis dan bergeser kepada Ketua Umum DPP PKB. 

 

Kedua, kata dia, masalah permusyawaratan.

 

Ketiga, lanjut dia, kaitannya dengan tata kelola organisasi. 

 

 

Sebagaimana diketahui, konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat dalam sejumlah momentum di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.

 

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan antara Ketua PBNU Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Cak Imin baik di media sosial maupun media massa.

 

Kini Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mendalami hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah bekerja.  

 

Sejumlah nama telah diundang diantaranya mantan Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy serta Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. (ADP)

Sumber : Radio Elshinta