Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali buka suara soal konfliknya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Apalagi, saat ini PBNU menyebut PKB sebagai partai yang dimiliknya.

Menurut dia, PKB berdiri secara otonom sebagai partai politik yang didasari pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dia menegaskan, baik dirinya maupun PBNU tidak berhak mengeklaim memiliki PKB secara pribadi.

“PKB bukan milik PBNU, PKB bukan milik orang perorangan, bukan milik Muhaimin, bukan milik organisasi mana pun,” kata Cak Imin seusai memberikan serah terima dokumen B.1-KWK pasangan bakal calon Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) 2024 dari PKB di Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Walaupun PBNU dan PKB berkaitan erat secara kultural karena memiliki basis massa Nahdliyin, tetapi, tidak ada hubungan resmi keduanya dari segi lembaga maupun organisasi.

“PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda, tidak ada hubungan organisatoris. Jadi tolong masing-masing menghargai dan berpijak pada konstitusi negara,” ucap Cak Imin.

Terkait hal itu, dia menilai PBNU tidak memiliki otoritas membentuk tim pendalaman hubungan PBNU dan PKB atau Pansus PKB. Apalagi, sampai memanggil elite PKB.

“Enggak ada urusannya. Jadi kita menganggap tidak ada hubungan organisatoris,” ujarnya.

Cak Imin mempersilakan perwakilan atau kader partai menyampaikan pendapat soal keterlibatan PBNU dalam muktamar pada 24-25 Agustus 2024.