Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi menjadi role model pelayanan jemput bola pengurusan izin edar bagi pelaku UMKM. Pemilihan itu berkat inisiatif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bahkan kedua belah pihak telah menyepakati sesuai Nota Kesepakatan yang ditandatangani. Nantinya, tidak hanya di Banyuwangi tapi akan menjadi contoh pengembangan di daerah lain.

“Terkait standarisasi layanan dan sarana prasarana yang diberikan di MPP Banyuwangi, akan kami seragamkan nantinya untuk daerah-daerah lain,” ungkap Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI, Mohamad Kashuri.

Layanan tersebut, kata Kashuri, telah dibuka di gedung MPP Banyuwangi. Namun, sejauh ini hanya melayani sebatas konsultasi.

“Nantinya, dengan kerjasama ini BPOM menambah layanan jemput bola bimbingan teknis dan desk konsultasi pendampingan perizinan usaha, pemenuhan standar sarana, proses produksi, hingga memperoleh nomor izin edar,” katanya.

BPOM, kata Kashuri, ke depan akan bekerjasama dengan Asosiasi Produsen Pangan Olahan Banyuwangi (Asppoba). Khususnya, untuk mendampingi startup UMKM obat bahan alam memperoleh sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) dan nomor izin edar produk.

“Layanan melalui MPP itu merupakan bentuk penyederhanaan pengurusan izin edar oleh BPOM. Meliputi pemangkasan waktu pengurusan tanpa mengurangi aspek keamanan dan mutu,” terangnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi kerjasama dengan BPOM ini. Pihaknya juga yakin UMKM Banyuwangi akan semakin mudah untuk mengembangkan pasarnya, karena adanya jaminan keamanan dan kualitas produk.

“Dengan kerjasama ini kami berharap semakin banyak produk UMKM di Banyuwangi yang terdaftar di BPOM,” kata Ipuk. [rin/but]